Masyarakat Pedalaman Kotim Kesulitan Dapat BBM Subsidi

Masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah kesulitan mendapat Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. "Kelangkaan BBM subsidi terjadi di daerah pedalaman sejak aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kotim gencar melakukan penertiban pelansir di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)," kata Anggota Komisi II DPRD Kotim Dewin Marang di Sampit, Kamis. Sebagian besar warga yang tinggal di wilayah pedalaman mengeluh kesulitan karena sulit mendapat BBM subsidi seperti bensin premium, solar dan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum aparat melakukan operasi penertiban, warga pedalaman mengaku cukup mudah mendapat BBM subsidi meskipun harganya sudah bukan subsidi lagi. Untuk minyak tanah, selama ini mereka beli dengan harga hingga Rp10.000/liter, demikian juga bensin serta solar yang harganya jauh lebih mahal lagi, yakni antara Rp10.000-Rp15.000/liter. Sepanjang minyak itu ada, masyarakat di pedalaman sepertinya tidak mempersoalkan harganya yang mahal asalkan BBM itu selalu tersedia dan mudah didapat. "Mereka cukup memaklumi sebab untuk biaya angkutnya memang butuh biaya besarmahal," kata Dewin Marang, anggota DPRD Kotim asal daerah pemilihan (dapil) Kotim 5 yang meliputi wilayah 4 kecamatan yaitu, Parenggean, Mentaya Hulu, Antang Kalang dan Bukit Santuai. Dia menilai, pascapenertiban BBM yang dilakukan aparat, membuat pasokan minyak pedalaman langsung terhenti sebab selama ini yang mau memasok BBM ke wilayah pedalaman hanyalah para penjual dengan diriken yang menggunakan kendaraan roda dua. Selama ini truk tangki tidak sanggup mencapai daerah hulu mengingat infrastruktuir jalan masih banyak yang rusak dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Menurut Dewin, persoalan tersebut hampir setiap saat disampaikan kepada dirinya sehingga hal ini akhirnya menjadi beban moral baginya untuk mencari solusi guna mengatasi masalah itu. Situasi itu tentu saja semakin membuat kondisi warga pedalaman semakin terpuruk sebab selain harga BBM mahal kini ditambah lagi persoalan sulitnya untuk mendapatkannya. Beberapa waktu lalu sudah ada solusi yang dinilai baik untuk mengatasi kekurangan pasokan BBM terutama di daerah pedalaman, namun belum pernah dilaksanakan, katanya. Solusi itu adalah hasil rapat dengar pendapat (RDP) dewan Kotim dengan sejumlah pihak seperti Pertamina, Pemkab Kotim dan pelaku usaha perminyakan yang tergabung di dalam organisasi Hiswana Migas Kotim serta aparat hukum. "Pada waktu itu ada beberapa kesimpulan yang kemudian dijadikan sebagai rekomendasi dewan kepada pihak Pemkab Kotim yaitu kesepakatan untuk menyalurkan BBM ke wilayah pedalaman dengan menunjuk tiga buah koperasi sebagai pengelolanya," ujarnya. Sampai sekarang kesimpulan yang sudah disepakati itu ternyata belum pernah dilaksanakan sama sekali. Seandainya kesepakatan itu dijalankan sejak dulu pasti keadaannya tidak seperti sekarang. Dewin berharap, dalam sitausi seperti sekarang Pemkab Kotim supaya segera mencarikan solusi yang salah satunya mungkin dengan melaksanakan apa yang telah direkomendasikan dewan tersebut. Ia khawatir apabila persoalan itu dibiarkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak sosial yang berujung pada disintegrasi bangsa sebab warga pedalaman merasa iri dengan warga perkotaan yang kebutuhan BBM selalu bisa terpenuhi setiap saat. "Rakyat Indonesia tidak hanya mereka yang tinggal di perkotaan saja tapi juga berada di pedalaman. Di mana letak rasa keadilan pemerintah jika warga yang tinggal di pedalaman tidak bisa menikmati apa yang sebenarnya juga menjadi hak mereka," tegasnya. (phs/Ant)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan