Masyarakat Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas menyatakan kecewa atas perbaikan jalan di kecamatan itu yang terkesan asal-asalan oleh pelaksana proyek. <p style="text-align: justify;">"Belum juga selesai pengerjaan pengaspalan Jalan Raya Teluk Kalong hingga Jalan Raya Pimpinan sepanjang 15 kilometer sudah banyak yang rusak lagi," kata Ismail (55) salah seorang warga Desa Pimpinan Kecamatan Teluk Keramat saat dihubungi di Sambas, Selasa.<br /><br />Ia menjelaskan, penambalan belum juga selesai tetapi ada beberapa bagian jalan yang barusan diperbaiki sudah rusak kembali.<br /><br />"Hampir 12 tahun lamanya kami menunggu perbaikan jalan itu, tetapi baru saja diperbaiki sudah rusak lagi," ujarnya kesal.<br /><br />Ia berharap, pelaksana proyek dan pemerintah tidak asal-asalan dalam memperbaiki jalan di kecamatan itu. "Anggaran sebesar Rp6 miliar untuk perbaikan jalan hanya bisa dinikmati dua hingga tiga bulan saja," kata ayah empat anak tersebut.<br /><br />Kepala Desa Pipiteja, Andes Muhammad Zawawi (37) mengatakan, tingkat kerusakan jalan raya yang baru saja diperbaiki di desa itu saat ini sudah hampir 20 persen sehingga terkesan proyek mubazir.<br /><br />Ia mengatakan, keluhan tentang kerusakan yang baru saja diperbaiki itu sudah sering disampaikan masyarakat di kecamatan itu baik kepada pemerintah daerah anggota DPRD Kabupaten Sambas tetapi tidak direspon.<br /><br />"Kami berharap kerusakan jalan itu cepat diperbaiki kalau tidak maka anggaran sebesar Rp6 miliar yang digunakan untuk memperbaiki jalan terkesan mubazir," katanya.<br /><br />Kecamatan Teluk Keramat dan Paloh, merupakan dua kecamatan yang terisolasi karena masih dipisahkan oleh Sungai Serabek yang belum terhubung jembatan dan hanya bisa diseberangi menggunakan jasa kapal penyeberangan ferry.<br /><br />Dua kecamatan itu, termasuk lumbung padi Kabupaten Sambas, tetapi minimnya sarana infrastruktur membuat sebagian besar petani kesulitan untuk memasarkan hasil pertanian ke Kota Sambas yang berjarak tempuh 40 kilometer.<br /><br />Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Muhammad Chandra Rostiadi, menyatakan keluhan masyarakat atas kerusakan Jalan Raya Pimpinan sudah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Sambas.<br /><br />Ia mengatakan, Pemerintah Sambas beralasan Jalan Raya Pimpinan termasuk jalan provinsi sehingga bukan kewenangan pemerintah kabupaten. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
