Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera merampungkan mekanisme implementasi pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna mencegah gelembung belanja subsidi BBM pada APBN 2011. <p style="text-align: justify;">"Cepat atau lambat, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi harus direalisasikan demi penyehatan penggunaan keuangan negara," kata Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, di Jakarta, Minggu (19/12/2010). <br /><br />Bambang menjelaskan, potensi gelembung belanja subsidi BBM pada awal 2011 sangat besar, karena harga minyak dunia pada pekan lalu sudah mendekati level 92 dolar AS per barel. <br /><br />Permintaan minyak bumi yang tinggi sepanjang musin dingin di Eropa, kata dia, bisa terus mendongkrak naik harga minyak dunia. <br /><br />"Dampaknya sangat serius bagi APBN 2011. Pada level harga 80 dolar AS per barel, APBN 2010 harus mengalokasikan belanja subsidi BBM sampai Rp 200 triliun," kata Wakil Bendahara DPP Partai Golkar ini. <br /><br />Karena itu, menurut Bambang, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi menjadi opsi pertama yang harus direalisasikan, karena jika pemerintah tidak melaksanakan program tersebut maka alokasi anggaran belanja pemerintah akan sangat besar untuk program subsidi BBM yang tidak seluruhnya produktif. <br /><br />Apalagi, kata dia, sudah ada perkiraan bahwa lebih dari 50 persen BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. <br /><br />"Fakta ini mendorong pemerintah segera memperbaiki implementasi politik subsidi negara," katanya. <br /><br />Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, sejalan dengan tantangan yang dihadapi perekonomian nasional, sudah waktunya subsidi dari negara terhadap BBM dialihkan untuk mendukung kegiatan yang lebih produktif bagi masyarakat, misalnya subsidi suku bunga kredit bagi kegiatan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
