Kabupaten Melawi mendapat skor paling rendah hasil penilaian Semester I Tahun 2012 terkait rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Barat. <p style="text-align: justify;">"Kami menggunakan dua tolok ukur penilaian yang sama dengan yang kami gunakan pada semester II tahun 2011 yang lalu," kata Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo di Pontianak, Minggu.<br /><br />Kedua tolok ukur tersebut adalah tingkat kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi dan tingkat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.<br /><br />"Skalanya dari nilai nol sampai 50," kata dia.<br /><br />Peringkat 1, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan skor 47; Kabupaten Kubu Raya, dengan skor 46; dan Kabupaten Landak dengan skor 45.<br /><br />Peringkat 2, Kota Pontianak, dengan skor 42; dan Kabupaten Bengkayang, dengan skor 41.<br /><br />Peringkat 3, Kabupaten Pontianak, dengan skor 36; dan Kabupaten Sambas, dengan skor 35.<br /><br />Peringkat 4, Kota Singkawang, dengan skor 31; Provinsi Kalimantan Barat, dengan skor 30; dan Kabupaten Sekadau, dengan skor 30.<br /><br />Peringkat 5, Kabupaten Sintang, dengan skor 29.<br /><br />Peringkat 6, Kabupaten Sanggau, dengan skor 23; dan Kabupaten Kayong Utara, dengan skor 21.<br /><br />Peringkat 7, nihil. Peringkat 8, Kabupaten Ketapang, dengan skor 13; dan Kabupaten Melawi, dengan skor 11.<br /><br />Peringkat 9 – 10, nihil.<br /><br />"Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak, selamat atas usaha keras selama ini untuk selalu menjaga konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI," kata dia.<br /><br />Pemprov Kalbar juga naik signifikan dimana semester lalu mendapat peringkat 9 kini naik ke peringkat 4.<br /><br />Adi Sudibyo berharap, pemerintah daerah terus meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan dengan lebih baik lagi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
