Menakertrans Berharap Kasus Freeport Diselesaikan Diluar Pengadilan

oleh

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap forum mediasi perselisihan hubungan industrial PT Freeport Indonesia yang tengah berlangsung dapat segera menghasilkan kesepakatan bersama sehingga permasalahannya tidak berlanjut pada pengadilan hubungan industrial. <p style="text-align: justify;">Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap forum mediasi perselisihan hubungan industrial PT Freeport Indonesia yang tengah berlangsung dapat segera menghasilkan kesepakatan bersama sehingga permasalahannya tidak berlanjut pada pengadilan hubungan industrial.<br /><br />"Baru saja saya ketemu mereka (perwakilan serikat pekerja dan manajemen PT Freeport) dalam proses mediasi tahap kedua. Kita harapkan pandangan yang berbeda dapat mulai dibahas dengan titik pijak pada perundingan tentang Perjanjian Kerja Bersama. Kita harapkan mediasi kedua ini bisa berhasil," kata Menakertrans di Kantor Kemenakertrans, Jakarta, Senin.<br /><br />Kedua belah pihak dihimbau untuk mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan tengah terbaik dari perbedaan sudut pandang dan pendapat yang selama ini terjadi.<br /><br />Muhaimin meminta proses mediasi dapat segera menuntaskan pembicaraan dan perundingan sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang ada sehingga tidak sampai pada agenda mediasi yang ketiga yang merupakan mediasi terakhir sebelum masuk ke pengadilan.<br /><br />Perundingan mediasi pertama telah diadakan pada tanggal 15 September 2011 yang lalu dan tidak menemui titik temu sehingga digelar mediasi kedua.<br /><br />"Kita berharap dalam perundingan mediasi tahap dua ini dapat ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Sebab kalau sudah masuk agenda mediasi ketiga dan tetap tidak mencapai kesepakatan, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi proses peradilan hubungan industrial melalui pengadilan. Proses penyelesaian konflik ini menjadi panjang," kata Muhaimin.<br /><br />Ia berharap agar semua pihak dapat mencari jalan tengah antara tuntutan yang disampaikan dengan kondisi yang ada sehingga mediasi itu menghasilkan kesepakatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan menguntungkan perusahaan terutama karena persoalan itu telah menjadi perhatian nasional dan internasional.<br /><br />Permasalahan Ketenagakerjaan pada PT. Freeport Indonesia bermula dari perselisihan sistem pengupahan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada saat perundingan pembaruan PKB XVII tahun 2011-2013.<br /><br />Perundingan pembuatan PKB itu berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 20 Juli sd 19 Agustus 2011, yang kemudian diperpanjang selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011.<br /><br />Namun perpanjangan perundingan tetap tidak menemukan kesepakatan antara perwakilan serikat pekerja dan manajemen perusahaan.<br /><br />Pada tanggal 6 September 2011, diturunkan Tim Tripartit Plus yang terdiri dari unsur pemerintah (Kemenplhukam, Kemenakertrans, Kemen ESDM dan Kepolisian), unsur pengusaha (DPN APINDO) dan unsur pekerja/buruh (K.SPSI) ke Timika untuk memantau, memfasilitasi, mensupervisi serta melakukan asistensi upaya-upaya penyelesaian permasalahan melalui dialog langsung dengan pihak PUK SPSI PTFI.<br /><br />Kemenakertrans juga telah membentuk dan mengirim tim Mediator pusat ke PT Freeport Indonesia ke Papua yang terdiri atas Zafar Sodikin, K.Saptarina, S. Junaedah, Kuat Guntoro dan Feryando Agung untuk membantu penanganan perselisihan bersama mediator tingkat provinsi dan Kabupaten Mimika, Papua.(Eka/Ant)</p>