MENANTI CATATAN TINTA EMAS DI "BERANDA NEGARA"

oleh
oleh

Nyaris tidak terlihat karena tersembunyi di antara tiang bangunan, pagar dan tumbuhan, berdiri kokoh sebuah tugu atau prasasti tinggi sekitar dua meter yang terdapat tulisan nama para Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL) yg gugur pada masa konfrontasi dengan Malaysia 1963-1966. <p style="text-align: justify;">Jangankan warga pendatang, bahkan bagi para generasi muda di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur banyak yang tidak tahu tentang keberadaan tugu heroik yang posisinya terjepit, di antara bangunan administrasi dan halaman Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Nunukan.<br /><br />Tugu itu meskipun tidak terkait dengan peristiwa perjuangan bangsa melawan penjajah, namun seharusnya tetap mendapat perhatian khusus pada setiap HUT RI pada 17 Agustus, yakni membangkitkan nilai nasionalisme di kalangan generasi muda di wilayah perbatasan.<br /><br />Upaya membangkitkan nilai-nilai nasionalisme di kawasan perbatasan cukup strategis, mengingat pengaruh dari negeri tetangga itu cukup kuat. Malah seperti di Pulau Sebatik, Nunukan, warganya hanya bisa menonton siaran televisi dari Malaysia. Tak heran, jika anak-anak SD di perbatasan lebih akrab atau mengenai petinggi Malaysia ketimbang Indonesia.<br /><br />Peristiwa konfrontasi dengan Malaysia, awalnya ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia, 20 Januari 1963.<br /><br />Pernyataan sebagai dikibarkan bendera perang, diikuti dengan dibentuknya sukarelawan Indonesia dengan digelarnya wajib militer serta dijadikan pasukan militer tidak resmi yang mulai memasuki Sarawak dan Sabah pada 12 April 1963 guna menyebarkan propaganda dan sabotase.<br /><br />Presiden Sukarno dalam rapat akbar di Jakarta mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada 3 Mei 1963, yakni pertama, pertinggi ketahanan revolusi Indonesia, dan kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia.<br /><br />Pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan meng-"ganyang Malaysia". Pada 16 Agustus, pasukan dari Rejimen Askar Melayu DiRaja berhadapan dengan lima puluh gerilyawan Indonesia. Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Kemudian, pada Mei 1963, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia (Operasi Dwikora).<br /><br />Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Kolaga dipimpin oleh Laksdya Udara Omar Dani sebagai Pangkolaga. Komando Tempur Dua (Kopurda) berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 Batalyon yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD. Komando ini dipimpin Brigjen Soepardjo sebagai Pangkopur-II.<br /><br />Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI-AL dan juga KKO. Komando ini dilengkapi dengan Brigade Pendarat dan beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur (wilayah yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak adalah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat).<br /><br />Suasana di Nunukan kian memanas pada pada pertengahan 1965, pasalnya Indonesia mulai menggunakan pasukan resmi, yakni 28 Juni 1965, pasukan menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Di Raja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary.<br /><br />Puncaknya terjadi pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September 1965 meskipun mengalami kegagalan.<br /><br />Berdasarkan catatan sejarah, pasukan Indonesia mundur dan tidak penah menginjakkan kaki lagi di bumi Malaysia. Peristiwa ini dikenal dengan "Pengepungan 68 Hari" oleh warga Malaysia.<br /><br />Ketika HM. Soeharto memegang tampuk pemerintahan maka pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan dua hari kemudian.<br /><br />"Beranda Negara" Setelah konfrontasi berakhir, maka arti strategis wilayah perbatasan mulai terlupakan, hal itu bisa terlihat dari sangat kecilnya alokasi pembangunan dari pusat (APBN) sehingga wilayah tersebut kian terbelakang, tertinggal dan terisolasi sehingga rawan terjadi berbagai tindakan merugikan negara antara lain pembalakan liar, pencurian ikan, penyelundukan, TKI ilegal serta pintu keluar masuk teroris.<br /><br />Berpuluh tahun, kawasan perbatasan seperti terlupakan, keberadaan wilayah itu kembali disebut-sebut pada 1998, ketika Indonesia dan Malaysia membawa masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ (International Court of Justice. IJC kemudian pada 17 Desember 2002 mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligatan antara Indonesia dengan Malaysia.<br /><br />Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI (Mahkamah Internasional, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia.<br /><br />Kemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an.<br /><br />Pertimbangan itu bagaimanapun "tamparan" bagi Indonesia mengingat pada saat persidangan itu, mata dunia ingternasional sedang menyoroti berbagai tindakan perusakan lingkungan di perbatasan, khususnya kian merebak pembalakan liar.<br /><br />Perhatian terhadap wilayah perbatasan kian meningkat ketika pada 2002 juga terjadi deportasi besar-besaran TKI ilegal dari Malaysia. Pada puncaknya, rata-rata per hari daerah Nunukan harus menampung 5.000-8.000 TKI gelap yang dideportasi dari pintu Tawao.<br /><br />Masalah pemulangan TKI besar-besaran ini akhirnya sorotan luas dunia, akibat terjadinya "bencana kemanusiaan", yakni puluhan TKI meninggal dunia. Orang tua, wanita dan anak-anak banyak yang mati baik dalam perjalanan ke Pelabuhan Nunukan maupun di tempat penampungan karena kelelahan, terkena penyakit menular serta kekurangan makan.<br /><br />Tidak kurang 10 menteri pada kabinet Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri datang ke perbatasan termasuk Wapres kala itu, Hamzah Haz menebarkan janji-janji untuk membangun wilayah perbatasan agar tidak kalah dengan Malaysia.<br /><br />Termasuk rencana program Pemerintahan Presiden Megawati untuk mengoptimalkan potensi lahan guna mengembangkan sektor agribisnis sehingga tersedia lahan pekerjaan dengan gaji setara dengan pendapatan TKI di Malaysia.<br /><br />Lagi-lagi janji tetap janji serta keberadaan wilayah perbatasan pun kembali terlupakan ketika konflik teritorial dan deportasi besar-besaran TKI mereda.<br /><br />Pada 2005, keberadaan wilayah perbatasan kembali jadi sorotan nasional ketika Malaysia secara sepihak mengklaim blok Ambalat sekitar perairan Karang Unarang, Laut Sulawesi sebagai miliknya.<br /><br />Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menaiki Kapal perang KRI KS Tubun 356 berlayar ke perbatasan untuk meninjau kesiapan tempur TNI di pos perbatasan di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur, awal Maret 2005.<br /><br />Dalam beberapa kali pidato kenegaraan menjelang HUT RI, Presiden SBY menyatakan tentang arti strategis pembangunan wilayah perbatasan yang disebutnya sebagai "beranda negara".<br /><br />Selalu Terlupakan Pertanyaannya mengapa kawasan perbatasan (pembangunannya) selalu terlupakan ? keberadaan wilayah ini hanya akan menjadi sorotan jika berbagai masalah besar terjadi, misalnya perusakan lingkungan (pembalakan liar dan pencurian ikan), deportasi besar-besaran TKI, serta ancaman terhadap wilayah kedaulatan RI.<br /><br />Politisi Kalimantan Timur yang juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim, Rusman Yakub menilai bahwa selama ini belum ada niat serius (political will) pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan.<br /><br />"Kalaupun ada masih sebatas untuk kepentingan sesaat, misalnya kepentingan politik, ketika publik mendesak agar pemerintah mengambil sikap tegas saat terjadi ancaman kedaulatan RI di perbatasan," ujar Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu.<br /><br />Pemerintah cenderung bersikap seperti "petugas PMK", yakni baru turun tangan jika ada laporan masalah, bukan membuat sebuah program yang benar-benar bersentuan dengan kebutuhan warga perbatasan, serta membangunnya untuk menjadi sebuah "etelase" (beranda negara), terlihat dari alokasi dana sangat kecil untuk perbatasan setiap tahun di APBN.<br /><br />Rahman, salah seorang warga perbatasan di Nunukan mengatakan bahwa tidak adanya kemauan politik dalam membangun wilayah perbatasan bukan saja oleh pemerintah pusat namun juga oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten.<br /><br />"Pemprov Kaltim beralasan kewenangan pembangunan perbatasan adalah pusat, padahal gubernur merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah," kata dia.<br /><br />Anehnya lagi, ujar warga Pasar Beringin Nunukan itu bahwa Pemprov Kaltim justru mengalokasikan dana untuk "proyek marcusuar" yang tidak bersentuhan langsung dengan perekonomian rakyat, yakni membangun jalan tol Samarinda-Balikpapan senilai Rp6 triliun.<br /><br />"Padahal jika dana yang begitu besar dialokasikan untuk mengembangkan wilayah perbatasan atau jalan lintas Kalimantan di Kaltim pada poros utara yang kondisinya kini rusak parah tentu lebih bermanfaat," ujarnya.<br /><br />Ia menilai mega proyek tersebut mencerminkan bahwa Pemprov Kaltim tidak memiliki visi dalam membuat program pembangunan seusai aspirasi rakyat. Nilai pembangunan jalan tol itu hampir sama dengan rata-rata APBD Kaltim pertahun, yakni Rp6 triliun.<br /><br />Salah seorang tokoh masyarakat utara Kaltim, Abdul Jalil Fatah menilai bahwa salah satu solusi mengatasi masalah perbatasan, yakni pemerintah pusat segera menuntaskan UU Pemekaran Wilayah (beberapa daerah di Indonesia), termasuk usulan darah untuk pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).<br /><br />Usulan daerah untuk pembentukan UU Pemekaran Wilayah tentang Provinsi Kaltara itu kini telah berada ditangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.<br /><br />Provinsi Kaltara itu nantinya meliputi dua daerah yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, yakni Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Tiga daerah lain yang akan masuk dalam Kaltara, yakni Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan.<br /><br />"Hambatan bagi pengawasan serta pembangunan di daerah ini, yakni akibat wilayah Kaltim yang terlalu luas atau 1,5 kali luas wilayah Pulau Jawa plus Pulau Madura. Kondisi wilayah yang sangat luas itu dihadapkan dengan lemahnya prasarana dan sarana perhubungan," ujar dia.<br /><br />Jadi, katanya menambahkan bahwa salah satu jalan agar mempercepat pembangunan serta meningkatkan pengawasan adalah melalui pemekaran wilayah. "Kita berharap agar Presiden SBY segera mendorong pembentukan UU Pemekaran Wilayah," kata Abdul Jalil Fatah yang juga anggota DPRD Kaltim dari Golkar itu.<br /><br />Dari berbagai pernyataan itu, maka hakikatnya banyak pilihan untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan agar kondisinya tidak terlalu timpang dengan kemajuan daerah Malaysia.<br /><br />Kesempatan itu kenyataannya kini ada ditangan presiden serta gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.<br /><br />Rakyat kini hanya menunggu kifrah pemimpinnya, apakah akan mencatatkan sejarah pemerintahannya (presiden dan gubernur) dengan tinta emas karena sukses membangun wilayah perbatasan atau hanya warna abu-abu pudar karena tidak banyak berubah seperti awal kemerdekaan. <strong>(das/ant)</strong></p>