Mencari Solusi Tata Niaga Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

oleh

Tata niaga perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Sintang belum menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Padahal, jumlah luasan kebun sawit rakyat itu terus mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dari pekebun swadaya. <p style="text-align: justify;">Guna mencari solusi dari anomali di tengah geliat para pekebun sawit rakyat ini, Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan menggelar Lokakarya Tata Niaga Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Berkelanjutan, Kamis (15/12/2016) di Balai Ruai, Sintang.<br /><br />Kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait tata niaga perkebunan kelapa sawit rakyat di Sintang. Selain itu, juga ingin mengidentifikasi organisasi/kelembagaan terkait saluran tata niaga perkebunan kelapa sawit rakyat di Sintang.<br /><br />Ketua panitia dari Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan, Subarjo, SPberharap lokakarya tersebut akan melahirkan rekomendasi bersama di antara para pihak terkait. “Dari rekomendasi yang dihasilkan kita berharap persoalan tata niaga perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan di Sintang dapat terjawab,” katanya di Sintang, Kamis (15/12/2016) lalu.<br /><br />Hasil interpretasi luasan kebun kelapa sawit swadaya yang dilakukan WWF-Indonesia Program Kalbar pada 2016 di Kabupaten Sintang mencapai 1.614,186 hektar. Jumlah luasan kebun dimaksud tersebar di 13 kecamatan, kecuali Ambalau.<br /><br />Sebelumnya, Fasda Sawit Lestari juga melakukan survei pada 2014. Target sasaran di tujuh kecamatan, masing-masing Sintang, Kelam Permai, Sungai Tebelian, Binjai Hulu, Kayan Hilir dan Hulu, Sepauk, dan Tempunak. Total luasan kebun mencapai 2.204 hektar.Jumlah tersebut dikuasai oleh 449 pekebun swadaya.<br />Kondisi tersebut menunjukkan banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Namun, animo peningkatan luasan kebun sawit dan jumlah pekebun tidak didukung pengetahuan yang memadai, terutama terkait skema pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan.<br /><br />Sekretaris Koperasi Produksi Rimba Harapan, Maryono mengakui para pekebun sawit swadaya masih minim pengetahuan. “Pekebun sawit swadaya masih terkendala banyak hal,” katanya.<br /><br />Menurut Maryono, persoalan utama yang dihadapi oleh pekebun swadaya kelapa sawit adalah akses yang terbatas. Terutama soal informasi dan teknologi, modal, pasar, infrastruktur pendukung, dan sarana produksi. “TBS kami pekebun swadaya belum bisa langsung ke pabrik, tetapi masih melewati perantara yang memiliki DO dari pabrik” tambah Maryono. <br /><br />Market Transformation Initiative Coordinator WWF-Indonesia Program Kalbar, Muhammad Munawir membenarkan pernyataan Maryono. Dia mencontohkan keterbatasan akses informasi dan teknologi yang berimplikasi luas pada tata kelola lahan.<br /><br />“Ketidaktahuan aspek legalitas lahan, legalitas kebun, legalitas bibit, praktik agrikultur yang lebih baik, tata kelola keuangan rumah tangga, dan produktivitas. Persoalan lainnya adalah penjualan TBS yang dihasilkan oleh pekebun, baik plasma maupun swadaya. Pabrik tidak mampu menerima TBS pekebun,” papar Munawir.<br /><br />Kondisi ini, jelas Munawir, berimplikasi pada kerugian pekebun dalam konteks ekonomi. Banyak pekebun yang menurun pendapatannya. Ini disebabkan oleh menurunnya kualitas TBS.<br /><br />“Kapasitas pabrik kita sangat terbatas untuk menampung TBS dari pekebun swadaya. Kita tentu memprioritaskan TBS dari kebun inti dan pekebun plasma yang sedari awal sudah didesain antara kapasitas pabrik dan kemampuan produksi kebun sebagai pemasok “ kata Herdianto dari PT. Sintang Agro Mandiri. <br /><br />Lebih lanjut ia mengatakan, “namun demikian kita tetap berupaya untuk menampung buah dari pekebun swadaya”. Ia berharap agar pemerintah dapat mengambil peran dalam mengatasi permasalahan penjualan TBS pekebun rakyat ini.<br /><br />Bupati Sintang dalam sambutannyayang disampaikanolehSekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang, Ir. H. Juwita, M.Simenyambut positif lokakarya ini. <br /><br />“ Ini merupakan wujud adanya kepedulian kita terhadap isu-isu tata niaga kelapa sawit dan mencoba menyusun solusi yang aplikatif dengan memberdayakan petani sehingga masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan tepat” katanya. <br /><br />Lebih lanjut disampaikan bahwa persoalan pada tata kelola perkebunan sawit rakyat ini menjadi tanggung jawab bersama.<br /><br />“Jadi, diperlukan adanya kesepahaman bersama pula, sehingga dapat ditemukan solusi yang baik” pungkasnya.*</p>