Menteri Dalam Negeri dan sejumlah bupati di perbatasan termasuk Sanggau akan menandatangani prasasti peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan darat. <p style="text-align: justify;">"Untuk Kalbar, pelabuhan darat akan dibangun di Entikong, Kabupaten Sanggau, dan Nanga Badau, Kapuas Hulu. Mendagri statusnya juga sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan," kata Asisten II Bidang Sosial dan Ekonomi Setda Kalbar, Lensus Kandry di Pontianak, Kamis.<br /><br />Ia menambahkan, rencananya penandatanganan tersebut dilakukan di Kementerian Dalam Negeri pada 17 September sekaligus bertepatan dengan tahun kedua berdirinya Badan Nasional Pengelola Perbatasan.<br /><br />Ia melanjutkan, pelabuhan darat di Entikong merupakan satu dari sekian banyak program pembangunan dan investasi di perbatasan yang akan dicanangkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam kesempatan tersebut.<br /><br />Selain Entikong, yang juga akan dibangun yakni di Badau, Kapuas Hulu (Kalbar) dan Sebatik (Kaltim).<br /><br />"Pemprov sangat mendukung rencana tersebut karena pelabuhan darat sudah cukup lama dinanti," kata dia.<br /><br />Pelabuhan darat juga selaras dengan Program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 2011-2025 yang digaungkan pemerintah.<br /><br />Ia mengungkapkan, pemprov tidak terlibat langsung dalam pembangunan tersebut karena dana sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak swasta yang dinaungi Kadin.<br /><br />"Pemerintah hanya memfasilitasi dan menyiapkan sarana prasarana pendukung," ujar Lensus Kandry. Sedangkan tanggal 27 September, akan dilakukan rapat mengenai program pembangunan jalan paralel perbatasan.<br /><br />Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pedagang Perbatasan Indonesia (AP3I) HR Thalib mengatakan pelabuhan darat akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, misalnya dalam hal perekonomian, penyerapan lapangan kerja dan demi kepastian hukum bagi masyarakat di perbatasan.<br /><br />"Kita sangat berterima kasih sekali dengan pemerintah. Apa yang kita inginkan selama ini sudah jadi kenyataan," ujar HR Thalib.<br /><br />Dana investasi untuk pembangunan pelabuhan darat diperoleh dari pihak swasta lokal maupun nasional dengan nominal sekitar Rp35 miliar untuk tahap awal.<br /><br />Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI melalui Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Edi Putra Irawadi mengirim surat ke sejumlah pihak termasuk Gubernur Kalbar mengenai pembangunan dry port di kawasan perbatasan sebagai pelaksanaan kebijakan Sistem Logistik Nasional.<br /><br />Surat nomor S – 109/D.IV.M.EKON/05/2012 tanggal 21 Mei 2012 itu menyatakan bahwa pembangunan dry port dimaksudkan pula untuk menyelesaikan masalah kongensti di pelabuhan dan mempromosikan produk.<br /><br />Surat tersebut juga untuk menjawab surat dari Gubernur Kalbar Nomor : 512/0951/Ekbang-C tanggal 5 April 2012 perihal Usulan Pembukaan Pelabuhan Ekspor-Impor di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Entikong, Kabupaten Sanggau yang ditujukan ke Menteri Perdagangan kegiatan yang tembusannya ke Menko Perekonomian.<br /><br />Sementara sesuai Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menetapkan sementara tiga lokasi dari 111 lokasi calon pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan.<br /><br />Di lokasi pusat pertumbuhan kawasan perbatasan tersebut, akan dikembangkan berbagai kegiatan ekonomi yang ditunjang penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti kawasan pusat kegiatan industri, pusat perbelanjaan terpadu, terminal angkutan penumpang umum, pelabuhan darat dan lainnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
