Mendagri Bantu Entikong Rp 8.6 miliar

oleh

Menteri Dalam Negeri yang juga ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Gamawan Fauzi, mengunjungi perbatasan Entikong untuk melihat kondisi wilayah tersebut. Terkait rencana pihak Kadin bersama pihak swasta lainya yang akan menjadikan wilayah ini menjadi Bandar Entikong Jaya (BEJ). <p style="text-align: justify;">Turut hadir dalam kunjungan Mendagri tersebut wakil gubernur Kritiandy Sanjaya, wakil ketua umum Kadin Endang Kusmayadi, Ketua BNPP Provinsi MH Munsin dan pejabat dari kementrian dalam negeri lainya.Selain melihat kesiapan wilayah perbatasan di Kabupaten Sanggau tersebut, menteri juga memberikan bantuan dana segar kepada pemkab Sanggau senilai Rp 8,6 miliar untuk pembangunan akses jalan perbatasan di wilayah ini. Selain itu menteri juga berkesempatan menyerahkan bantuan mobil pintar kepada Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sanggau ny Zubaidah Setiman.<br /><br />Ketika dikonfirmasi seusai pertemuan yang digelar di gedung pertemuan Entikong, Gamawan mengatakan pihak pemerintah akan mempermudah aturan yang ada di wilayah perbatasan Entikong tersebut. Demi terciptanya Bandar Entikong Jaya (BEJ) seperti yang direncanakan oleh pihak Kadin tersebut.<br /><br />“Kita akan upayakan semaksimal mungkin agar aturan yang ada tidak mempersulit investor yang datang ke perbatasan, kita juga minta kepada tokoh masyarakat di Entikong untuk membantu mensosialisasikan apa yang kita lakukan. Karena pembangunan yang dilakukan tidak mungkin tanpa bantuan semua pihak,” tandasnya.<br /><br />Terkait masalah hutan yang dikeluhkan oleh pihak Kadin, Gamawan mengatakan pihaknya sudah membuar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khusus untuk masalah tersebut. Agar tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, karena pembangunan secepat mungkin sangat diperlukan oleh masyarakat.<br /><br />“Kita akan konsentrasi penuh dengan rencana pembangunan Bandar Entikong Jaya (BEJ) ini, apapun yang menjadi penghalang akan kita usahakan untuk tidak menjadi penghalang. Kalau soal aturan itu bisa diselesaikan, toh aturan dibuat untuk mempermudah kita dalam bekerja bukan mempersulit,” tandasnya.<br /><br />Sementara terkait keluhan masalah infrastruktur perbatasan, Gamawan mengatakan akan terus berusaha memperjuangkan dananya ditingkat pusat. Pada tahun ini diberikan dana sebesar Rp 8,6 miliar untuk masalah jalan, tahun depan menurutnya pemerintah akan mengalokasikan dana lebih besar untuk perbatasan yakni mencapai Rp 4,5 triliun.<br /><br />“Secara perlahan-lahan pembangunan infrastruktur  dasar di seluruh wilayah perbatasan akan kita tingkatkan dengan alokasi dana yang ada. Apa yang sudah kita lakukan saat ini akan terus kita evaluasi agar ada perbaikan pada tahun berikutnya. Dan mulai tahun depan alokasi dana untuk perbatasan melalui BNPP akan semakin besar,” tandasnya.<br /><br />Apa yang dilakukan pemerintah pusat diungkapkan Gamawan Fawzi juga harus didukung oleh pemkab Sanggau dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat.  Semua harus bekerja sesuai porsi masing-masing agar apa yang dicita-citakan bersama bisa terwujud. Yakni terbentuknya wilayah yang diberi nama Bandar Entikong Jaya (BEJ) sebagai pusat kegiatan masyarakat perbatasan.<br /><br />“Perlu saya tegaskan juga bahwa presiden sudah memberikan penekanan khusus untuk wilayah perbatasan harus terpenuhi tiga hal utama. Yakni terpenuhinya kebutuhan energi baik listrik, juga BBM, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan kesehatan. Saya akan kontak kementrian terkait jika ketiga hal ini belum terpenuhi di wilayah perbatasan yang ada di Kalbar ini,” tandasnya. <strong>(phs)</strong></p>