Keluarnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2011 (Permenpan 26/2011) tentang Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri di setiap daerah, untuk mengantisipasi kelebihan pegawai di daerah. Pemkab di tuntut perlu membuat analisis jabatan (anjab) di setiap instansi melalui tim terpadu. <p style="text-align: justify;">“Analisis jabatan itu dimaksudkan supaya jumlah pegawai di setiap daerah tidak menumpuk di suatu dinas sehingga tetap dianggap kurang jumlah pegawainya, padahal di setiap instansi memang sudah dipatok jumlah pegawainya,” kata Suhardi SSos, Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sekadau.<br /><br />Suhardi memaparkan, efektif dan efisien yang dimaksud adalah setiap instansi sudah terhitung jumlah pegawainya. Jadi, setelah diadakan analisis sesuai patokan dari kementerian akan dipindahkan ke instansi lain, agar tidak terkesan menumpuk di satu instansi saja.<br /><br />Dikatakannya, setelah semuanya dilakukan oleh tim masing-masing kabupaten maupun kota yang diketuai oleh bupati. Hasil analisis jabatan akan dilaporkan ke tim provinsi untuk kemudian dilanjutkan ke pemerintah pusat.<br /><br /> “Melihat gelagat ini maka penerimaan pegawai tidak diadakan setiap tahun, mungkin biasa jadi dua tahun atau lima tahun sekali, tergantung kebutuhan,” ungkapnya.<br /><br />Meski demikian, diakuinya, peraturan menteri ini masih dalam tahap sosialisasi. Sedangkan kuota penerimaan pegawai untuk tahun 2011 masih tetap seperti biasa, hanya saja tahun berikutnya barulah aturan ini diterapkan.<br /> <br />“Penerima pegawai di setiap kabupaten tidak akan diadakan setiap tahun,” terang mantan Camat Rawak ini. <strong>(phs)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
