Menko Polhukam: Laporan Wikileaks Tidak Benar

oleh

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, laporan Wikileaks tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sama sekali tidak benar. <p style="text-align: justify;">"Berita The Age dan Sydney Morning Herald, yang bersumber dari Wikileaks tentang Presiden Yudhoyono yang melakukan penyalagunaan wewenang sama sekali tidak benar," katanya di Jakarta, Jumat.<br /><br />Karena itu, Pemerintah Indeonesia telah meminta Pemerintah Amerika Serikat untuk mengklarifikasi kawat diplomatik perwakilannya di Jakarta ke Washington yang memuat tuduhan tindakan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dilansir kedua harian Australia itu.<br /><br />Djoko menambahkan, pemerintah juga sedang menyiapkan hak jawab atas berita tersebut dan meminta kedua harian untuk membuat klarifikasi kepada publik.<br /><br />Harian Australia, The Age, Jumat (11/3/2011), memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.<br /><br />Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, mengatakan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.<br /><br />Kawat-kawat itu juga merinci bagaimana mantan wakil presiden Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dolar AS, sebagai uang suap, agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. <br /><br />Kawat-kawat itu juga mengungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.<br /><br />Laporan-laporan diplomatik AS tersebut mengatakan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufiq Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".<br /><br />Pada Desember 2004, kedutaan AS di Jakarta melaporkan bahwa salah satu informan politiknya yang paling berharga, yaitu penasihat senior Yudhoyono sendiri, TB Silalahi, sudah menyarankan Hendarman Supandji yang telah mengumpulkan "cukup bukti tentang korupsi Taufiq Kiemas untuk menangkap Taufiq".<br /><br />Namun, Silalahi, salah seorang kepercayaan Yudhoyono di bidang politik, mengatakan kepada Kedutaan AS bahwa Presiden "secara pribadi telah memerintahkan Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufiq". Tidak ada proses hukum yang diajukan terhadap Taufiq, seorang tokoh politik berpengaruh yang kini menjadi Ketua MPR. <strong>(phs/Ant)</strong></p>