Menkopolhukam: Pembangunan Perbatasan Hendaknya Bersinergi

oleh
oleh

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, pembangunan di segala aspek di wilayah perbatasan hendaknya bersinergi antara program kementerian dan gubernur serta bupati. <p style="text-align: justify;">"Apa yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah perbatasan ditentukan oleh gubernur dan bupati, sementara menteri menopang dan memberikan dukungan apa yang menjadi prioritas pembangunan tersebut," kata Djoko Suyanto kepada pers di Pontianak, Senin (31/01/2011). <br /><br />Kalbar salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, oleh karena itu bagaimana Badan Nasional Pengelola Perbatasan secara sinergi harus bisa mengelola pembangunan di perbatasan, antara gubernur, bupati/wali kota dengan sektoral kementerian. <br /><br />Ia menjelaskan, dengan pembangunan yang bersinergi tersebut, wilayah perbatasan yang dahulunya terpencil, maka ke depan akan mengalami peningkatan dalam pembangunan. <br /><br />Pemerintah telah membentuk BNPP sebagai wadah untuk pembangunan kawasan perbatasan. "BNPP baru saja terbentuk sehingga belum banyak perubahan yang dirasakan," ujarnya. <br /><br />Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayah perbatasan provinsi itu sudah cukup baik. <br /><br />"Buktinya tahun 2011, pemerintah telah menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu Rp50 miliar, jalur Sambas ke Pos Lintas Batas Aruk, Kabupaten Sambas Rp300 miliar," katanya. <br /><br />Ia menjelaskan, dengan dukungan begitu besar untuk pembangunan wilayah perbatasan, artinya pemerintah pusat telah memberikan perhatian yang baik. <br /><br />Pembangunan ruas jalan antara Sambas-Aruk tahun 2011 mendapat alokasi sekitar Rp300 miliar untuk memperkuat fungsi jalan itu sepanjang 100 kilometer. Selain dari APBN, sumber pendanaan untuk pembangunan ruas jalan tersebut berasal dari Bank Pembangunan Asia sekitar Rp175 miliar. <br /><br />Aruk merupakan lokasi Pos Lintas Batas yang akan menjadi pintu resmi keluar masuk barang dan jasa dari dan ke Malaysia di Kabupaten Sambas Kalbar. <br /><br />PLB Aruk sudah diuji coba pada 1 Januari 2011 oleh Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid. Gubernur Kalbar Cornelis dan rombongan juga sudah memanfaatkan Pos Lintas Batas tersebut dan kembali ke Kalbar melalui Entikong. <br /><br />Sebagian besar ruas jalan dari Sambas ke Aruk kondisinya berupa tanah merah yang licin di waktu hujan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>