Pemerintah Melawi melalui Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) digandeng lembaga lingkungan, Suar Institute dan Komunitas Pengelola Lingkungan Terpadu (KOMPLIT), menggelar workshop pengembangan pertanian terpadu menuju ketahanan pangan di Kabupaten Melawi, Senin (29/5) sampai dengan Selasa (30/5). <p style="text-align: justify;">Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Melawi, Panji, S. Sos dan dihadiri sejumlah kepala dinasserta puluhan masyarakat dari dua desa di menukung itu, merupakan dukungan dari WWF Indonesia.<br /><br />Dalam pembukaan itu, perwakilan WWF Indonesia, M. Nawir mengatakan peserta yang diambil dalam kegiatan ini adalah dari masyarakat Desa Belaban Ella, Nanga Siyai dan Kebebu. Isu ketahanan pangan dan kedaulatan pangan menjadi isu krusial WWF Kalbar. <br /><br />“Karena masih menjadi momok di Indonesia, dilematis karena kita punya lahan yang sangat luas, tapi kita menginpor dari luar,” ungkapnya.<br /><br />Lebih lanjut ia mengatakan, dengan potensi lahan yang begitu luas, tentu yang menjadi pertanyaan kita, mengapa tidak kita kelola dan kembangkan potensi pertanian tersebut dengan baik. Terklebih visi Melawi juga memprioritaskan kearah pertanian.<br /><br />“WWF Indonesia mempunyai program pengembangan pertanian terpadu di sekitar daaerah konsensi HPH. Seperti di Desa Belaban Ella dan Siyai. Nah di Desa Tumbang Kajame dan Tumbang Kebrau, sudah dikembangkan oleh WWF. Desa ini berada di Kalteng melalui program ketahanan pangan di wilayah HPH,” terangnya.<br /><br />Pada kesempatan itu, Nawir juga mengatakan, dalam mendorong program pertanian di dua desa pada Kabupaten Melawi ini, perlu adanya payung hukum sperti MoU antara WWF dan Pemkab Melawi, serta termasuk perusahaan HPH, khusus PT SBK yang berada di wilayah dua desa tersebut.<br /><br />“Tiap tahunnya, dari MoU akan ada perjanjian kerjasama operasional. Selain dalam peertanian, bisa juga dikembangkan pariwisata dan sektor lain. Harapan workshop ini, kawan kawan dari dua desa punya gambaran untuk proses menginisiasi kelompok di masyakat.<br />Kemudian ada spirit untuk mengembangkan pertanian terpadu. Walau ada WWF, SBK, dan Pemda, kalau tak ada komitmen yg kuat dari masyarakat, rasa rasanya akan sangat sulit. Kita ingi mendorong bahwa kita mampu karna kita punya sumber daya alam yang cukup,” ujarnya. <br /><br />Sementara itu, Kepala Distankan, Oslan Junaidi mengatakan, dengan adanya workshop ini, tentu akan muncul kesamaan pendapat. Setelah ada kebersamaan pendapat, baru dilakukan MoU, untuk mengathuai siapa berbuat apa. <br /><br />“Potensi pertanian cukup besar dan luas di wilayah timur, khususnya Belaban dan Siyai. Keterbatasan kita, karena SDM dan anggaran, sehingga Distan mencoba melakukan ke pihak lain yang bisa membantu Pemkab meningkatkan upaya pertanian di Melawi yaitu WWF Indonesia,” terangnya.<br /><br />Oslan mengatakan, Desa Siyai dan Belaban Ella, diharapkan setelah MoU, ada kerjasama permanen. Juga berharap kepada WWF, memberikan penguatan teknis, selain dari Distankan. Karena selama ini pelaksana teknis dari SBK. <br /><br />“Program pertanian ini bisa dilaksanakan dengan keroyokan, sehingga apa yang menjadi visi misi Bupati bisa tercapai, mulai dari membangun desa, menciptakan ketahanan pangan dan lain lainnya. Selama 4 bulan sudah lakukan integrasi dalam bidang Distankan siap bekerja sama, tinggal menunggu persetujuan Bupati untuk MoU nya,’ ucapnya.<br /><br />Oslan mengatakan, selama ini kendala yang dihadapi adalah masalah kawasan. Melawi punya cetak sawah, dengan petani. Tapi terbentur kawasan, karena HL dan kawasan yang masih abu abu. <br /><br />“Dari 300 Ha baru 140 yang clear dan clean. Maka kami ke Dinas Perkim untuk lihat peta mana yang putih dan mana yang abu abu,” cetusnya.<br /><br />Sementara itu, Bupati Melawi, Panji, S. Sos mengatakan, kegiatan program pertanian terpadu ini adalah langkah maju untuk pembangunan pertanian bersama sama. Visi misi pemerintah, ingi membangun dari desa, peningkatan pembangunan pertanian syang sangat strategis. <br /><br />“Keterbatasan anggaran menyebabkan Distankan belum optimal mengimpelemtasikan program yang ada. maka dari itu, kedepan kita sepakati MoU. Kalau sudah siap dilaksnakan, program kerja harus menyentuh kepentingan masyarakat. Siap dukung WWF dan SBK terkait bimbingan dan pembahasannya,” paparnya.<br /><br />Pada kesempatan itu, Panji juga mengatakan, kepada kades diminta juga berikan dukungn yang termuat dalam program itu. Agar semua elemen yg melaksanakan di dua desa selalu sinergis dan bekerja sama. Bersama sama mengurangi masalah dan kendala yang muncul.<br /><br />“Intinya keyakinan. Kita tunjukkan apa yang dikerjakan adalah baik. Contoh soal karet unggul, sudah menjadi program nyata, untungnya jelas. Ini masalah mental juga. Harus bangga menjadi petani, karena kita hidup dari petani, petani menguasai kehiudpan. Jadilah petani yang percaya diri, handal dan tekun,” ujarnya. <br /><br />Menurut bupati, WWF dan SBK bisa membuat kegiatan ini menjadi kegiatan konkrit realistsis , menjadi percontohan dan bisa meyakinkan petani bahwa ini menjanjikan. Namun yang menjadi kendala kita adalah soal kawasan tadi. Kawasan PERDA RTRW belum disosialisaiskan. <br /><br />“Di melawi 73 persen kawasan hutan ketika dimekarkan dari Sintang dulu. Kalau mau pakai harus ada izin pinjam pakai dan izin itu tak mudah. Kalau HL saja tak bisa izin pinjam pakai,” ungkapnya.<br /><br />Terpisah, Kades Melaban Ella, Tomas mengatakan, pihaknya sangat mendukung program pertanian terpadu. Sebab program ini menjadi dambaan masyarakat disana. Saat ini potensi sawah yang dibangun dengan pihak perusahaan sudah ada 13 haktar sawah yang berada di Dusun Sungkup Desa Melaban Ella. <br /><br />“Masih banyak lahan yang masih kosong, namun kita belum tau ini masuk kawasan atau tidak. Ini yang menjadi kendala kita. Kita berharap program ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dari program tersebut,” pungkasnya. (KN)</p>
