Menunggu Aturan Permendagri Tentang Tata Cara Pilkades

oleh
oleh

Sebanyak 26 desa yang berada di beberapa kecamatan di Melawi terp[aksa harus menunda pemilihan Kepala Desanya. <p style="text-align: justify;">Sebab ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepada desa belum ditetapkan. <br />Kepala BPMPD dan Kebangpol Melawi, Junaidi mengatakan, penundaan pemilihan kepala desa di Melawi dilakukan sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014tentang desa. <br /><br />“Berkenaan aturan tersebut belum ditetapkannya ketentuan mengenai pemilihan kepala desa oleh kemendagri. Jadi terpaksa harus ditunda sampai ketentuan itu ditetapkan,” katanya saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (12/1).<br /><br />Lebih lanjut, Junaidi mengatakan. Desa yang sudah harus melakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Meelawi, yakni berjumlah 26 desa. Baik desa yang sudah habis masa jabatannya pada desember 2014, maupun yang habis masa jabatannya pada 2015 ini.<br /><br />“Penundaan ini, diberlakukan 6 bulan dan diperpanjang 6 bulan berikutnya. Dengan begitu, sesuai dengan aturan, maka camat harus menetapkan Penjabat kepala desa sementara di desa-desa yang sudah habis masa jabatan kepala desanya. Penjabat kepala Desa itu bias dari Pegawai Negeri Sipil dan apabila tidak ada Pegawai Negeri Sipil di Desa itu bias menetapkan  kepala desa yang sudah habis masa jabatan itu sebagai Penjabat sementara,” jelasnya.<br /><br /><br />Berkenaan dengan penundaan itu, pihak BPMPD dan Kesbangpol juga sudah membuat surat edaran yang saat ini masih ditandatangani oleh Bupati Melawi. <br /><br />“Surat edarannya siap kita edarkan, setelah selesai ditandatangani Bupati Melawi,” ucapnya.<br /><br />Terkait PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu, kata Junaidi, bahwa Pilkades akan dilakukan secara serentak, dan dapat dilakukan secara bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. <br /><br />“Jadi dalam enak tahun itu bias 3 gelombang Pilkades. Ini sesuai dengan PP 43 itu tadi,” terangnya. (Ira/kn)</p>