Meskipun baru sebatas mulai mencalonkan diri sebagai Balon Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Sintang Milton Crosby yang juga Koordinator PKR sudah menargetkan 5 program pembangunan untuk Kalimantan Barat jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Barat pada Pilkada nanti. <p style="text-align: justify;">Ke 5 program tersebut adalah pembangunan/perbaikan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan perbatasan, pemekaran wilayah (PKR), dan reformasi birokrasi. Menurutnya, ke 5 program tersebut yang sudah menjadi target dirinya jika terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Barat merupakan kompleks dari berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi selama ini di provinsi no 4 terluas di Indonesia ini.<br /><br />“Saya meyakini, hanya dengan 5 program yang menjadi skala prioritas tersebut, lambat laun namun pasti Kalimantan Barat akan dapat lebih baik lagi,” ungkapnya.<br /><br /><br /><strong>Program Pertama : Penataan Wilayah (Pemekaran)<br /></strong><br />Menurut Milton, tata pemerintahan yang baik tentu menjadi dambaan semua pihak, baik birokrat ataupun masyarakat. Birokrasi diharapkan dapat menyesuaikan ‘diri” dengan keadaan yang sedang berkembang. Mutu pelayanan yang diberikan birokrasi akan sangat menentukan kepuasan masyarakat.<br /><br />Hal yang akan dilaksanakan jika terpilh menjadi Gubernur Kalimantan Barat adalah penataan wilayah, yakni dengan membagi wilayah Kalimantan Barat ini menjadi 2. Salah satunya adalah dengan calon daerah otonomi baru, Provinsi Kapuas Raya di wilayah timur Kalimantan Barat. <br /><br />“Ini harus dilakukan, jika ingin pemerataan pembangunan,” ungkapnya.<br /><br />Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Milton yang luasnya 146.807 km² atau 7,53 % luas Indonesia ini tidak akan berkembang untuk mengejar ketertinggalan dengan wilayah lain jika tidak dilakukan penataan wilayahnya melalui pemekaran.<br /><br />Tambahnya, Provinsi Kapuas Raya yang dirinya selaku Ko-ordinator akan diteruskan hingga tuntas dan menjadi sebuah provinsi baru di wilayah timur, yang tujuannya adalah untuk mensejahterahkan masyarakat.<br /><br />“Salah satu tujuan dari pemekaran wilayah sudah jelas yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.<br /><br />Lanjutnya, dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru , mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka “keterkungkungan” masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, dan sebagainya.<br /><br />Pemerintah pusat sendiri, ujar Milton akan segera mengakhiri moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah pada akhir tahun 2012.<br /><br />“Ini artinya, khusus PKR saya berharap menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2014. Tahun 2013 akan kita lanjutkan kembali proses yang sempat tertunda akibat beberapa persyaratan berdasarkan PP 78/2007,” ungkapnya.<br /><br /><strong>Program Kedua : Pembangunan Ekonomi</strong><br /><br />Khusus untuk pembangunan ekonomi, Bupati Sintang dua periode ini menyatakan akan melakukan percepatan pembangunan perokonomian di Kalimantan Barat yakni dengan mempercepat MP3IE (Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2013-2015).<br /><br />“Khusus untuk wilayah Kalimantan Barat sudah ditetapkan sebagai Lumbung Energi,” ungkapnya.<br /><br />Dengan demikian, jika ini dapat dilaksanakan maka akan ada penyerapan tenaga kerja yang sangat besar termasuk dengan masuknya investasi dalam skala besar.<br /><br />Chord kedua dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat adalah pembangunan ekonomi rakyat khususnya sektor perkebunan, pertanian, perikanan dansebagainya serta sektor informal di perkotaan.<br /><br />“Itu yang harus kita bangun semuanya,” kata Milron.<br /><br />Menurut Milton, apa yang dirinya ungkapkan tersebut adalah dalam tatanan konsep yang besar, yang nantinya akan disusun dalam RPJMD, RKA, serta di SKPD.<br /><br />“Termasuk juga dunia usaha akan kita ajak untuk membangun Kalimantan Barat ini,” kata Milton.<br /><br /><br /><strong>Program Ketiga : Pembangunan Infrastruktur</strong><br /><br />Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat diakui Milton masih belum merata, khususnya di daerah-daerah perbatasan di Kalimantan Barat. <br /><br />Padahal, pembangunan infrastruktur di kawasan ini sangatlah memegang peranan penting. Tidak saja bagi pertahanan dan keamanan negara, melainkan juga kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. <br /><br />Masih minimnya infrastruktur di daerah-daerah perbatasan Kalimantan Barat menjadi perhatian khusus bagi dirinya jika terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Barat nanti.<br /><br />Dibidang infrastruktur sendiri, Milton Crosby mengungkapkan tiga infrastruktur yang harus dipercepat pembangunannya di Kalimantan Barat ini, yakni Bandara baik Supadio maupun Bandara Tebelian di wilayah timur.<br /><br />“Khususnya Supadio yang beberapa waktu lalu bermasalah, serta lapangan terbang Tebelian di Kabupaten Sintang yang akan terus kita percepat pembangunannya,” ungkap Milton.<br /><br />Kemudian, lanjut Milton adalah pelabuhan Dwikora yang dikelolah Pelindo harus dilakukan reformasi sehingga pelabuhan yang menjadi jantung perokonomian tersebut, sehingga akan lebih efektif serta konteiner barang yang ada di lingkungan pelabuhan tidak lama berada disana.<br /><br />Yang lainnya kata Milton adalah jalan dan jembatan. Mengenai hal tersebut, berdasarkan data yang dirinya terima hingga saat ini, jalan-jalan yang sudah dibuat oleh dinas PU Kalimantan Barat masih ada yang belum bisa menghubungkan satu desa ke desa lain. <br /><br />Demikian pula keadaan jalan negara. Belum lagi kondisi jalan-jalan antar kabupaten, misalnya di Sanggau, Sekadau dan Sintang, yang hancur dan berlubang. <br /><br />Banyaknya lubang-lubang terjadi akibat truk-truk bermuatan besar yang kapasitasnya melebihi 8 ton melewati jalan yang berkapasitas hanya 8 ton. <br /><br />Jalan penghubung antara Kalbar dan Kalteng juga masih belum tembus bahkan masih berupa jalan tanah, sedangkan jalan penghubung antara Kaltim dan Kalteng sudah mulus beraspal. <br /><br />Jembatan satu-satunya yang bisa menghubungkan jalan Trans Kalimantan dari Kalimantan Barat haruslah melalui sungai di Tayan. Akan tetapi jembatan tersebut masih belum jadi. <br /><br />Jalan Trans Kalimantan yang belum terhubung hanyalah yang menghubungkan dengan Kalimantan Barat saja, sementara Trans Kalimantan yang menghubungkan antarprovinsi lainnya sudah. <br /><br />Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri, dengan luasnya wilayah, kewalahan untuk menangani jalan penghubung antarprovinsi dan antarkabupaten, sehingga memerlukan bantuan dari pusat. <br /><br /><br /><strong>Program Keempat : Pembangunan Kawasan Perbatasan<br /></strong><br />Masalah perbatasan serta masyarakat yang ada diwilayah tersebut juga akan menjadi perhatian serius yang akan dirinya lakukan jika terpilih nantinya memimpin Kalimantan Barat. <br /><br />Menurutnya perbedaan pendekatan yang digunakan dalam memandang pembangunan daerah di perbatasan antara pemerintah Malaysia dan Indonesia kini menimbulkan masalah yang sangat genting. <br /><br />Pemerintah Malaysia lebih menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat di perbatasan sehingga langsung konsekuen dengan kondisi masyarakat di perbatasan begitu negara Malaysia berdiri dengan memprioritaskan perekonomian masyarakatnya di perbatasan. Sementara pemerintah Indonesia, karena yang diutamakan adalah security atau yang lebih dikenal dengan security belt (sabuk keamanan).<br /><br />“Mangatasi persoalan perbatasan dan pembangunannya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ujarnya.<br />Yang nantinya akan dilakukan adalah merobah cara pandang terhadap perbatasan itu sendiri, melalui kewenangan antara pusat dan daerah.<br /><br />“Apa yang menjadi tanggung jawab pusat untuk wilayah perbatasan akan kita bantu, dan yang menjadi kewenangan daerah itu yang akan kita tekankan seperti peningkatan pembangunan infrastruktur antar desa diperbatasan serta taraf penghidupannya dari berbagai sektor,” ungkap Milton<br /><br /><br /><strong>Program Kelima : Reformasi Birokrasi<br /></strong><br />Terkait dengan reformasi birokrasi, Milton Crosby yang juga adalah Dewan Pengawas Partai Demokrat Kalbar serta Balon Gubernur Kalimantan Barat ini menyatakan Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). <br /><br />Dengan kata lain, kata Milton reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. <br /><br />Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.<br /><br />“Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner,” kata Milton.<br /><br />Seperti diketahui, Milton Crosby yang merupakan Bupati kabupaten Sintang dua Periode ini sukses memimpin Sintang dengan program Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat atau GERBANG EMAS yang pada etape kedua kepemimpinannya bersama Ignasius Juan selaku wakil Bupati tetap dipertahankannya. Dengan majunya Milton Crosby sebagai Balon Gubernur Kalimantan Barat, dirinya tetap membawa GERBANG EMAS untuk pembangunan Kalimantan Barat yang sejahtera.<strong> (*)</strong></p>
