Milton: Potensi Pajak PKB Dan BBNKB DiSintang Tinggi

oleh

Pengoptimalisasian pajak daerah merupakan langkah strategis guna mendorong peningkatan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak akan hak dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan proses pembangunan Provinsi Kalimantan Barat khususnya dikabupaten Sintang. <p style="text-align: justify;">Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak serta memberikan pemahaman betapa pentingnya disiplin pajak, Dinas Pendapatan Daerah(Dispenda) Kabupaten Sintang Gelar Penyuluhan pajak kepada masyarakat dan Aparat Dikabupaten Sintang yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si bertempat di Pendopo Bupati Sintang, Rabu(17/04/2013).<br /><br />Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa Seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin berkembang serta ditunjang dengan kondisi ruas jalan yang semakin bertambah hingga menjangkau keseluruh  daerah terpencil, membuat jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.<br /><br />“Dari aspek keuangan daerah, pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, serta alat-alat berat tersebut merupakan salah satu potensi yang dapat dikelola untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB), “kata Milton.<br /><br /> lebih lanjut bupati katakan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, pertumbuhan penerimaan bagi hasil pajak rata-rata mencapai 7,70 persen dengan periode yang sama, kontribusi bagi hasil pajak dalam APBD Kabupaten Sintang juga cukup tinggi.<br />“RPJM Kabupaten Sintang tahun 2011-3015 telah menggariskan upaya untuk meningtkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya penggalian potensi penerimaan Daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat Sintang pada khususnya, “tuturnya.<br /><br />Ia menuturkan bahwa Upaya peningkatan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah khususnya dari pajak daerah merupakan konsep dinamis atau berkesinambungan. Sifat dinamis ini menyangkut aspek intensifikasi dan ekstensifikasi.<br /><br />“Dalam tahap perencanaan dan pengendalian operasional harus mampu meningkatkan kualitas sitem dan prosedur yang ada sehingga total biaya adminstratif dapat diminimalisir sementara pada sisi lainnya lagi, tahapan perencanaan dan pengendalian operasional harus mampu pula mengindetifikasi potensi penerimaan pajak untuk ekstensifikasi selaras dengan perkembangan dinamis perekonomian dengan memperhatikan asa keadilan dan kepatutan serta manfaat kepada masyarakat, terangnya.<br /><br />Diakui milton, bahwa sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih belum paham bahkan bingung tentang hal-hal yang berkenaan dengan sistem perpajakan itu sendiri. “oleh karena itu dengan diselenggarakanya kegiatan penyuluhan bisa menjadi inspirasi bagi munculnya kesadaran, kepatuhan, kejujuran dan tax Disciline bagi wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) dalam melaksanakan kewajibannya, “pungkasnya.<br /><br />Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Mawardi, bahwa kesadaran masyarakat kabupaten Sintang dalam membayar pajak khususnya untuk pajak kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat serta alat-alat berat milik masyarakat mengalami peningkatan.<br /><br />“Meskipun capaian Target pajak kita tidak mencapai 100 persen, namun kesadaran masyarakat Sintang akan bayar pajak mengalami peningkatan. Hal tersebut dibuktikan kinerja kita yang melampaui target yang sudah ditetapkan secara nasional, “tutunya.<br />Mawardi berharap dengan diselenggarakannya kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dan Aparat Dikabupaten Sintang dapat mempengaruhi sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat sebagai  wajib pajak dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) kabupaten Sintang.<br /><br />Sementara itu, Kepala Dispenda Provinsi Kalbar, R Taruli Manurung, SE, MM mengatakan bahwa program peyuluhan pajak kepada masyarat dan aparat lebih fokus pada potensi pajak alat berat yang berada di wilayah Kalimantan barat sasarannya adalah perusahaan perusaan pemilik alat-alat berat.<br /><br />Ia mengatakan aturan pajak terhadap alat berat ini sebenarnya secara bersamaan dengan kendaraan lainya  namun potensi ini belum di gali untuk itulah perlu sosialisasi kepada perusahaan yang memilki alat berat.<br /><br />“ Rate nya sendiri justru lebih murah pajaknya hanya 0,2 persen dan Bea Balik nama hanya 0,75 persen di bandingkan kendaraan mewah, namun harganya memang mahal   dari kendaraan biasa” Demikian dikatakan R Taruli seusai melakukan Sosialisasi pajak kendaraan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang.<br /><br />Lebih lanjut ia katakan Potensi pajak untuk alat berat ini sangat besar di Sanggau saja menurutnya ada yang memilki alat berat hingga 150 unit untuk satu orang pengusaha saja, belum lagi pengusaha lainya. Diperkirakan  ada ribuan alat berat di Kalimantan barat yang belum di pungut pajaknya. <br /><br />“Kita saat ini sedang konsen denga pendataan melalui sosialisasi yang di selenggarakan ke daerah –daerah agar pengusaha paham dan memilki kesadaran membayar pajak, dari sosialisasi yang dilakukan ada respon positif terlihat dari para pengusaha di Kalimantan barat, bahkan ada tokoh masyarakat di Sintang cendrung lebih pro aktif dalam membayar pajak ini kan positif.” Ujar Taruli.<br /><br /> Taruli juga menilai bahwa Bupati Sintang memiliki semangat yang tinggi dalam memotifasi masyarakat untuk sadar membayar pajak, ini terbukti Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Sintang Dispenda Provinsi Kalbar dinilai tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, berpredikat terbaik kategori A untuk besar tingkat nasional bidang peningkatan kualitas pelayanan publik 2012. Dan mendapatkan Penghargaan Citra Pelayanan Prima.<br /><br />“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan bagi masyarakat yang taat dan patuh melaksanakan kewajibannya.  Sebagai perwujudan pembangunan provinsi kalimantan barat lebih baik, “ ungkap Taruli <strong>(*)</strong><br /><br /></p>