Molornya RUPS Di BUMN Bukti Banyak Korupsi Dan Merugikan Pekerja BUMN

oleh

Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan adalah organ terpenting dari organ-organ lainnya dalam suatu PT. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertingging dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang sahamnya untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas. <p style="text-align: justify;">RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan setelah tahun buku ditutup ( hal ini termaktub dalam UU No 19 tentang BUMN pasal 23 ayat 1)  dan  RUPS juga dapat diadakan sewaktu-waktu oleh menteri BUMN jika penguasaan saham di BUMN tersebut seluruhnya (100 persen)  dimiliki oleh negara ,jika tidak dimiliki 100 persen oleh negara maka harus melelui persetujuan pemegang saham lainnya .<br /><br />Terkait keterlambatan RUPS yang terjadi di banyak BUMN menunjukan bahwa Komisaris dan direksi di BUMN yang belum juga melakukan RUPS telah melanggar tata kelola perusahaan yang baik serta pelanggaran terhadap UU No 19 tentang BUMN serta UU Perseroan Terbatas dan ada indikasi korupsi yang ingin di tutupi dalam pertanggung jawaban direksi dan komisaris di BUMN terutama dalam hal pertangung jawaban keuangan perusahaan.<br /><br />Hal keterlambatan RUPS  jika dikaitkan dengan adanya dugaan korupsi sangatlah beralas sebab setiap tahun BUMN sesuai UU No 19 tentang BUMN harus menyiapkan Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang salah satunya memuat tentang proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaannya. Setelah itu  rencana kerja dan anggaran perusahaan(RKAP) disahkan oleh RUPS , dan  dalam 5 bulan setelah tahun buku ditutup  Komisaris dan Direksi harus  mempertanggung jawabkan mengenai rencan kerja dan anggaran perusahaan dalam RUPS tahunan kepada kementerian BUMN sebagai pemilik BUMN .<br /><br />Dampak mengenai keterlambatan RUPS oleh banyak BUMN juga sangat merugikan bagi pekerja BUMN sebab didalam RUPS selain berisikan pertangung jawaban Direksi juga membahas dan mengesahkan kembali RKAP dan biasanya mengenai anggaran kenaikan gaji atau kesejahteranan komisaris dan direksi serta karyawan BUMN tertera dalam RKAP yang diajukan dalam RUPS tahunan sehingga jika terlambat maka besaran anggaran  kesejahteraan masih mengunakan RKAP yang lama .<br /><br />Dampak keterlambatan RUPS di banyak BUMN juga meyebabkan BUMN tidak dapat bergerak lincah dalam menghadapi persaingan dengan sector swasta  di pasar dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, , sebab BUMN masih mengunakan strategi  dan RKAP lama yang dihasilkan oleh RUPS yang lama sementara swasta cepaty sekali mengatur strategi perusahaan melalui RUPS tahunan yang tepat waktu dan disiplin  dalam merespon perubahan pasar .<br /><br />Keterlambatan RUPS di BUMN juga akan berdampak pada gagalnya target pertumbuhan ekonomi yang di targetkan oleh pemerintaha SBY Budiono sebab keterlambatan RUPS meyebakan BUMN juga akan meyebabkan terlambatnya dapat meyebabkan  tidak optimalnya peran BUMN dalam menunjang pertumbuhan ekonomi  misalnya keterlambatan  RUPS  pada BUMN yang bergerak disektor Infrakstruktur dan Jasa keuangan<br /><br />Molornya RUPS di banyak BUMN juga makin membuktikan bahwa peran Komisaris di BUMN tidak ada gunanya dan terkesan hanya makan gaji buta saja ,sebab seharusnya keterlambatan RUPS tidak akan terjadi jika komisaris komisaris yang ditempatkan di BUMN bekerja optimal dan menguasai persoalan di BUMN diman dia ditempatkan.<br /><br />Keterlambatan RUPS dibanyak BUMN makin membuktikan ketidakmampuan Dahlan Iskan dalam mengomandani kementerian BUMN , sebab hal keterlambatan RUPS tidak akan terjadi jika Dahlan Iskan tegas dan cepat berbenah dan tidak banyak melakukan tebar pesona yang tidak ada gunanya saat  menjabat sebagai menteri BUMN apalagi sebelumnya Dahlan Iskan pernah menjabat direksi di PLN berhasil katanya dan itu bisa saja oleh Dahlan iskan  dijadikan benchmark untuk mempersiapkan RUPS di BUMN lainnya  yang tepat waktu<br /><br />Dari hal keterlambatan RUPS dibanyak BUMN merupakan bentuk dari pengawasan yang tidak optimal yang dilakukan oleh kementerian BUMN melalui para Komisaris Komisaris yang ditempatkan di BUMN serta deputy deputy di kementrian BUMNyang mempunyai tugas ikut mengawasi jalannya operasioanl perusahaan  yang dilakukan oleh direksi pada perusahaan yang berstatus BUMN .<br /><br />Oleh karena itu President SBY  dan DPR harus segera meminta pertangung jawaban Dahlan Iskan akibat keterlambatan peyelengaraan RUPS di banyak BUMN yang mempunyai dampak kerugian bagi negara dan para stake holder BUMN , jika dalam tahun buku baru masih ada banyak BUMN yang molor RUPS president SBY sebaiknya mencopot Dahlan Iskan . <strong>(press release FSP-BUMN Bersatu)</strong></p>