Duta Besar New Zealand, Trevor Matheson mengatakan, negaranya sangat setuju dengan program one village one product (satu desa satu produk), yang saat ini sedang digalakkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). <p style="text-align: justify;">“New Zealand akan mendukung terselenggaranya rencana tersebut (program satu desa satu produk),” ujarnya, saat melakukan perteuan dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (25/08/2016).<br /><br />Trevor mengungkapkan, New Zealand dan Indonesia sebelumnya juga pernah bekerjasama baik di bidang pendidikan, pertanian, dan penanggulangan bencanana. Menurutnya, negaranya tersebut juga turut berpartisipasi saat penanggulangan bencana tsunami di Aceh beberapa waktu silam. “Selain itu, New Zealand juga telah melakukan beberapa kegiatan di Papua,” ujarnya.<br /><br />Terkait hal tersebut Mendes PDTT, Eko Sandjojo menerangkan, desa-desa di Indonesia adalah desa unik yang masing-masing memiliki karakter berbeda. Dengan demikian, maka potensi dan kekuatan ekonomi di setiap perdesaan pun berbeda.<br /><br />Dalam bidang pertanian lanjut Eko, masalah yang dihadapi masyarakat desa adalah tidak fokusnya produksi pada satu produk tertentu. Kendala lain, adalah tidak adanya infrastruktur pasca panen sehingga produk hasil pertanian tidak bertahan lama.<br /><br />“Oleh karena itu perlu diadakan program one village one product agar lebih fokus dalam menangani produksi pertanian. Kemudian sistem pengolahan hasil pertanian pasca panen juga perlu diperbaiki,” terang Eko.<br /><br />Selain itu menurut Eko, Kementerian Desa juga ingin mengubah paradigma di mana desa selama ini hanya diberi bantuan berupa uang. Menurutnya, paradigma tersebut akan dirubah dengan menggalakkan program BUMDes. Melalui BUMDes, desa dapat mengolah, memasarkan dan mengelola produk unggulannya secara mandiri.<br /><br />“Papua bisa menjadi contoh yang bagus karena tidak hanya pembangunan infrastruktur, namun kita juga harus sensitif terhadap budaya masyarakatnya. Kementerian Desa juga memiliki program transmigrasi dan sangat peduli dengan transmigran lokal di Papua, yaitu masyarakat asli Papua itu sendiri,” ujarnya.(Rls)</p>
