Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di enam koridornya di seluruh Indonesia sudah mencapai nilai Rp500 triliun sejak pertama kali dicanangkan awal 2011. <p style="text-align: justify;">Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Balikpapan, Rabu, jumlah tersebut terhitung hingga Juni 2012 dan yang dihitung hanyalah proyek yang sudah berjalan atau groundbreaking.<br /><br />"Proyek-proyek itu terutama untuk efisiensi biaya distribusi di wilayah timur Indonesia," kata Menko Rajasa pada peresmian proyek-proyek MP3EI di Pelabuhan Petikemas Kariangau di Balikpapan, Kalimantan Timur.<br /><br />Lebih jauh Menko merincikan asal dari jumlah Rp500 triliun tersebut, yaitu datang dari 135 proyek yang terbagi atas 58 proyek sektor riil pada 22 bidang ekonomi yang diprioritaskan dan 77 proyek pembangunan infrastruktur.<br /><br />Proyek-proyek tersebut tersebar pada enam koridor ekonomi MP3EI, yaitu Rp207,5 triliun di Koridor Jawa, Rp89 triliun di Koridor Sumatera, Rp104,4 triliun di Koridor Kalimantan, Rp82,2 triliun di Koridor Papua dan Kepulauan Maluku, serta Rp4,6 triliun di Koridor Bali dan Nusa Tenggara.<br /><br />"Jumlah investasi ini akan bertambah Rp230 triliun lagi hingga akhir tahun ini karena ada beberapa proyek yang pelaksanaan groundbreaking-nya baru dijadwalkan setelah ini," papar Menteri Rajasa yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.<br /><br />Tentang asal investasi tersebut, juga berdasarkan verifikasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), pembiayaan proyek-proyek tersebut berasal dari Badan-Badan Usaha Milik Negra (BUMN) 20,9 persen, dari swasta 47,9 persen, dan 15,8% berasal dari pemerintah yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur.<br /><br />Ada pula sumber pembiayaan campuran yang melibatkan skema kerja sama antara BUMN dan swasta atau investasi public private partnership (PPP). Jumlah pembiayaan investasi dengan cara ini mencapai 15,4 persen.<br /><br />Menurut Menteri Hatta Rajasa, pembangunan infrastruktur ini mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan cara efisiensi distribusi, dan membuat perbedaan harga antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia menjadi tidak terlalu besar.<br /><br />Dalam beberapa kesempatan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak misalnya menjelaskan tujuan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Maloy di Kutai Timur. Maloy direncanakan sebagai pelabuhan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil, CPO), di mana saat ini pelabuhan seperti itu hanya ada di Duri, Riau.<br /><br />"Bayangkan, saat ini pengusaha kita di sini harus mengekspor lewat Riau dulu, atau para pekebun sawit di Sulawesi juga harus seperti itu. Nah bila lewat Maloy kan banyak sekali yang kita hemat," tutur Gubernur.<br /><br />Maloy dibuat untuk mendukung program penanaman kelapa sawit sejuta hektare yang sudah berlangsung selama dua tahun ini dan sudah tercapai luasannya.<strong> (das/ant)</strong></p>
