Nur Ilham : Pelaksanaan Pembangunan Kantor Bupati Harus Maksimal

Sebagai kelembagaannya yang menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Melawi memberikan dukungan pelaksanaan kelanjutan pembangunan kantor Bupati tersebut. Namun pelaksanaannya harus dilakukan semaksimal mungkin sehingga hasil pembangunannya benar-benar memuaskan. <p style="text-align: justify;">“Kami sangat mendukung. Sebab kantor Bupati merupakan fasilitas utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan pemerintah Melawi Nampak apabila ada kantornya,” kata Nur Ilham saat ditemui kemarin.<br /><br />Lebih lanjut Ia mengatakan, meskipun pihaknya mendukung pelaksanaan pembangunan kantor Bupati tersebut, namun dari segi pelaksanaan haruslah dilakukan dengan matang. Mulai dari perencanaannya, yang harus melihat kondisi apa saja yang patut dilanjutkan dan mulai dari mana saja.<br /> <br />“Pelaksanaannya harus maksimal. Jangan sampai, kelanjutan pembangunan ini menuai masalah baru lagi. Karena pembangunan untuk kelanjutan pembangunan kantor Bupati Melawi ini bukan menggunakan anggaran yang sedikit, melainkan menggunakan anggaran puluhan milyar,” paparnya.<br /><br />Selaku anggota Komisi II DPRD Melawi, Nur Ilham juga akan memperhatikan dan selalu mengawasi pelaksanaan kelanjutan pembangunan kantor Bupati ini bersama anggoata DPRD lainnya. Sehingga penggunaan anggaran itu bisa terpat guna dan benar-benar dimanfaatkan.<br /><br />“Ini wujud dukungan dari kami. Kami harus meemperhatikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada. sebab kantor yang dibangun ini kantor untuk melayani rakyat. Anggarannya pun anggaran pemerintah yang juga berasal dari rakyat. Jadi harus diawasi agar pelaksanaannya maksimal,” paparnya.<br /><br />Sebagaimana yang disampaikan kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Bahwa Sebelum dilakukan lelang kelanjutan pembangunan tersebut, maka pihaknya akan melakukan review terkait desaignnya.<br /><br />“Kita sekarang masih persiapkan review desainnya. Jadi kita harus tahu dulu titik mana yang akan kita mulai. Kemudian sampai sejauh mana yang akan kita mulai kembali. Makanya kita lakukan review sebelum dilaksanakan,”  katanya. <br /><br />Hinduansyah mengatakan, perencanaan untuk kantor bupati Melawi sebenarnya sudah dibuat. Dana yang dianggarkan sebesar Rp 21 miliar lebih. Dana ini, lanjut Hindu diperkirakan cukup untuk membangun fisik bangunan kantor bupati.  <br /><br />“Hanya untuk lingkungan, penataan halaman dan jalan masuk itu belum. Dana itu hanya khusus fisik saja. Meubeler dan listrik itu masuk,” terangnya.<br /><br />Terkait proses lelang, Hinduansyah menargetkan akan dimulai pada Mei ini, sehingga pekerjaan di lapangan sudah bisa dimulai pada Juni 2017. Kantor bupati ini diharapkan tuntas sebelum berakhirnya tahun anggaran 2017. <br /><br />“Kita juga bekerja sama dengan inspektorat terkait dengan pelaksanaan review desain. Sehingga kedepan tak muncul masalah dalam proses pembangunan kantor bupati,” jelasnya. (KN)</p>