Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menilai selama 2010 kinerja Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional belum maksimal. <p style="text-align: justify;">"Kememlu harus mulai fokus untuk mengangkat harkat dan martabat negara karena Kemenlu adalah penjuru politik luar negeri kita yang tujuannya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Itu harus digarisbawahi," kata Nurhayati terkait refleksi akhir tahun Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/12/2010). <br /><br />Vice Presiden ASEAN Inter Parliamentary Organization (AIPO) itu menambahkan, diplomasi yang dilakukan oleh diplomat kita di luar negeri masih jauh di bawah standar dan perlu segera diperbaiki. <br /><br />"Kita mendorong Kemenlu mengangkat harkat martabat bangsa melalui diplomasi-diplomasi yang selama ini dirasakan sangat kurang," kata Nurhayati. <br /><br />Di era globalisasi dan teknologi tinggi ini, kata dia, ancamannya lebih besar dan dituntut keprofesionalan dari Kemenlu yang sampai sekarang Komisi I DPR RI tidak pernah tahu bagaimana kinerja Kemenlu itu meskipun sudah dinaikkan anggaran yang berbasis kinerja. <br /><br />"Sebab selama ini kita selalu lihat bahwa kita kalah dalam lobi-lobi di tingkat internasional yang dilakukan oleh Kemenlu. Kemenlu itu sampai sekarang belum maksimal dalam kinerjanya. Ya. kita harapkan 2011 kedepan benar-benar bisa menunjukan prestasi yang bida diukur," kata politisi dari Partai Demokrat itu. <br /><br />Lobi-lobi yang selalu kalah itu dikarenakan sistem di Kemenlu yang belum diperbaiki sama sekali. Misalnya, kata Nurhayati, para duta besar kita yang sudah menjabat beberapa kali sebaiknya tidak langsung pulang ke Indonesia tapi harus tinggal di luar negeri guna melakukan lobi-lobi di berbagai organisasi tingkat internasional. <br /><br />"Tujuannya adalah mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia internasional. Di luar negeri itu banyak kesempatan dan cara untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa," kata Nurhayati. <br /><br />Ia juga menyayangkan kebijakan Kemenlu yang menempatkan calon diplomat baru untuk magang di luar negeri. Padahal, kata Nurhayati, seharusnya mereka yang masih magang itu ditempatkan di dalam negeri. <br /><br />"Agar mereka yang magang itu bisa memahami Indonesia secara utuh dan bila sudah berada di luar negeri, mereka mampu mengkomunikasikan tentang kebutuhan Indonesia di dunia internasional. Kalau mereka langsung magang di luar negeri, hanya menunjukkan jati diri asing saja," ungkap Nurhayati. <br /><br />Ia mencontohkan lemahnya diplomasi yang dilakukan oleh diplomat kita di luar negeri bisa dilihat dari harga visa yang berbeda dan kemudahan bagi WNI untuk belajar di luar negeri seperti di Suriah. Beda dengan mahasiswa Malaysia yang ingin belajar di Suriah, mereka begitu mudah mendapatkan akses padahal sesama negara Islam. <br /><br />"Ini sebagai bukti lemahnya diplomasi kita di dunia internasional," kata dia. <br /><br />Selain diplomasi yang masih belum maksimal, Kemenlu juga dinilai belum maksimal memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Padahal, ujarnya, Komisi I DPR sudah menyediakan anggaran yang cukup kepada Kemenlu dalam rangka perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. <br /><br />"Soal perlindungan WNI masih belum maksimal dilakukan oleh Kemenlu. Seharusnya perlindungan terhadap WNI itu adalah tugas diplomat kita," kata Nurhayati. <br /><br />Ia mengatakan, lemahnya perlindungan WNI tersebut bisa dilihat dari kasus yang menimpa seorang WNI di Pilipina dimana WNI tersebut sudah dua tahun dipenjara tanpa kejelasan statusnya. <br /><br />"Kedutaan Besar kita di Filipina bilang akan ditengok atau dilihat. Seharusnya tidak dilihat tapi diselesaikan dan dituntaskan, kalau salah, adili, kalau tidak bebaskan. Ini sudah dua tahun dipenjra tanpa ada kejelasan sama sekali dan itu namanya memelihara masalah. Akhirnya saya minta kepada partai Garda Bangsa Pilipina untuk membantu," kata dia. <br /><br />Namun demikian, Kemenlu juga patut diberikan apresiasi dengan tugas-tugasnya yang bisa dikatakan berhasil seperti mampu menggelar Bali Democrasi Forum yang mengangkat nama Indonesia di dunia internasioal. <br /><br />Kemenlu, lanjutnya, juga telah berhasil memperbaiki cara rekrutmen calon-calon diplomat melalui proses yang transparan dan tidak ada lagi kesan KKN. <br /><br />"Komisi I juga harus mengakui, Kemenlu telah melakukan hal-hal yang dinilai positif bagi bangsa ini. Memang sudah ada yang bagus seperti rekrutmen PNS di lingkungan Kemenlu, mengadakan Bali Democrasi Forum tapi makin besar tantangan, makin komprehensif kita menyelesaikan masalah, kita harus aktif dan menjadikan tantangan itu sebagai sebuah peluang untuk kepentingan bangsa dan negara," kata dia. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
