OJK: Penerbitan Obligasi Tidak Bisa Buru-Buru

oleh

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Dedy Patria mengatakan rencana penerbitan obligasi atau surat utang oleh pemerintah daerah setempat untuk membiayai pembangunan Bandara Samarinda Baru dan tol Balikpapan-Samarinda tidak bisa dilakukan buru-buru. <p style="text-align: justify;">"Banyak syarat yang harus dipersiapkan untuk menerbitkan obligasi, sehingga rencana Pemprov Kaltim menerbitkan surat obligasi sejak Desember 2014, hingga kini masih dimatangkan karena semua harus hati-hati menyiapkannya," ujar Dedy Patria di Samarinda, Selasa.<br /><br />Di antara syarat penerbitan obligasi itu, jelas Dedy, harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kaltim, sehingga hal ini memerlukan kajian terlebih dulu karena terkait dengan prespektif ke depan.<br /><br />Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor III/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Daerah, dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan penerbitan obligasi hanya dapat dilaksanakan setelah kinerja keuangan pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian.<br /><br />Selanjutnya, menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, laporan keuangan sebelumnya harus dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.<br /><br />Saat ini lanjut dia, secara nasional terdapat tiga daerah yang terlihat serius ingin menerbitkan surat utang, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kaltim, tetapi hingga kini semuanya masih melakukan persiapan, terutama terkait persyaratan yang harus dimatangkan.<br /><br />Ditanya tentang nilai obligasi di Kaltim yang akan diterbitkan, Dedy Patria mengatakan besarannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan untuk pembangunan sisi udara Bandara Samarinda Baru (BSB) di Kota Samarinda dan penyelesaian tol Balikpapan-Samarinda hingga ke Bontang dan Kutai Timur.<br /><br />Hingga saat ini, proyek pembangunan tol Balikpapan-Samarinda dari tahun 2010 hingga 2013 dengan dana tahun jamak yang bersumber dari APBD Provinsi Kaltim telah menghabiskan sebesar Rp2,2 triliun. Tetapi, diperkirakan masih membutuhkan dana sekitar Rp8 triliun lagi untuk menuntaskannya.<br /><br />Sedangkan pembangunan BSB untuk sisi darat sudah tuntas dibangun, sementara untuk sisi udara, saat ini sedang dibangun dengan menggunakan anggaran senilai Rp699 miliar.<br /><br />Dana pembangunan sisi udara BSB tersebut diperkirakan masih kurang, sehingga kekurangan itulah yang rencananya akan dipenuhi dengan menerbitkan obligasi. (das/ant)</p>