Oknum Supir Tangki “Nakal” Dewan Minta Ditindak Tegas

oleh

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Ginidie meminta aparat melakukan tindakana tegas dalam menindaklanjuti informasi supir tangki yang “kencing” saat mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi <p style="text-align: justify;">“Jadi bukan hanya dipecat karena ada penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dan kejadian tersebut sangat merugikan masyarakat,” kata dia.<br /><br />Menurutnya, BBM itu seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat unum, bukan dijual disembarang tempat dan sudah pasti tujuannya adalah SPBU sesuai surat jalan yang diberikan Pertamina. <br /><br />“Jadi kalau ada yang menjualnya ditempat lain, itu harus ditindak tegas, tak hanya dipecat,” ujar Ketua PKPB Kabupaten Sintang ini.<br /><br />Proses hukum yang jelas kata dia adalah cara cara memberikan efek jera kepada pelaku pembongkaran minyak secara illegal. <br /><br />“Ini juga peringatan ke yang lain, karena mereka akan berpikir ulang jika berbuat sama, ada sanksi hukum yang tegas dan berat yang bakal menanti,” kata dia.<br /><br />Artinya kata ginidie, penegakan hukum dan penerapan aturan tidak setengah-setengah sehingga apa yang diharapkan dari sebuah ketegasan itu bias terasa.<br /><br />“Kalau hukumannya ringan, hal serupa pasti akan terjadi lagi,” ucapnya.<br /><br />Bahkan menurutnya, sudah semestinya setiap pelaku penyimpangan distribusi BBM bersubsidi dipublikasikan agar efek jeranya semakin terasa.<br /><br />“Biar semua orang tahu siapa pelaku karena bisa saja ia dipecat disini namun bisa bekerja dengan pekerjaan yang sama di tempat lain, kejadian serupa bisa saja terjadi,” kata dia.<br /><br />Sesuai dengan aturan lajut dia, Pertamina sebagai lembaga penyaluran BBM bersubsidi ke SPBU telah menjalankan mekanisme yang ditetapkan, maka dalam hal ini SPBU juga harus bertanggung jawab dengan kejadian tersebut. <br /><br />“Dari itu saya kira dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut dari aparat agar permasalahan sebenarnya dapat terbongkar,” kata dia.<br /><br />Bisa saja menurutnya ada keterlibatan SPBU dalam persoalan itu, namun tetap saja untuk menguatkan dugaan itu diperlukan penyelidikan mendalam.<br /><br />“Jangan setengah-setengah dan harus dilihat secara proporsional, jangan sampai ada kepentingan,” tukasnya. <strong>(phs)</strong></p>