Operasional Menggunakan SK TPTGR Segera Diperdakan

oleh

Pemerintah memberi ruang bagi penyelesaian kerugian negara melalui mekanisme pengembalian sebelum masuk ke ranah hukum, satuan tugas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) pun dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut. <p style="text-align: justify;">“Sintang ini sudah ada TPTGR tetapi masih dasar pembentukannya masih berupa SK,” kata Zulkifli HA, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang beberapa hari lalu.<br /><br />Untuk satgas TPTGR ini ada beragam aturan menaunginya, sebutlah misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Dalam semua aturan itu menyebutkan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut, bahkan mekanisme TPTGR ini juga dikenakan bagi ahli warisnya dan juga pihak ketiga.<br /><br />“Untuk lebih kuatnya memang TPTGR ini harus diperdakan dan baru tahun ini usulan itu dibuat dan sekarang sudah masuk Badan Legislasi DPRD Sintang,” tukasnya.<br /><br />Ditanya apakah rencana memperdakan TPTGR yang baru tahun ini dilakukan karena ada temuan BPK RI yang dirilis beberapa waktu lalu mengenai keuangan daerah yang harus dikembalikan anggota DPRD beberapa periode lalu dengan total miliaran rupiah, ia membantahnya.<br /><br />“Bukan karena temuan itu baru dibuatkan Perda, selama ini TPTGR berjalan menggunakan SK, agar lebih kuat maka diperdakan,” kata dia.<br /><br />Apalagi menurutnya perkembangan daerah dan geliat pembangunan yang dananya bersumber dari anggaran daerah saat ini yang sangat pesat sehingga menuntut pengawasan dan pengendalian yang optimal.<br /><br />“Jadi TPTGR ini soal pengawasan dan tindaklanjut atas temuan hasil pengawasan yang ada saat ini agar lebih optimal,” ucapnya. <strong>(phs)</strong></p>