Organda Desak Balai Besar Terbuka Soal Bajarum

oleh

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Darat Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan jajarannya terbuka soal tingkat kerusakan Jembatan Bajarum. <p style="text-align: justify;">"Kami mendesak Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan di Banjarmasin melakukan evaluasi teknis dan hasilnya dirilis, terkait berapa lama prbaikan, serta apakah bisa mobil kosong untuk penumpang lewat di jembatan," kata Ketua DPD Organda Kotim Zulkifli Nasution di Sampit, Jumat.<br /><br />Dia menggambarkan betapa parahnya dampak penutupan Jembatan Bajarum usai ditabrak tongkang bermuatan bijih besi pada 21 Desember 2013 lalu. Angkutan barang di Kotim, khususnya menuju dan dari wilayah utara kini benar-benar lumpuh.<br /><br />Diperkirakan, tidak kurang dari Rp 2 miliar kerugian yang diderita pengusaha jasa transportasi di segala lini di Kotim akibat distribusi barang dan jasa tidak bisa melintas di jembatan yang terletak di ruas jalan Trans Kalimantan Poros Selatan tersebut.<br /><br />Lebih jauh, harga sembako dan barang lainnya diprediksi akan melonjak tajam. Masyarakat di kawasan utara seperti Kecamatan Mentaya Hulu, Antang Kalang, Parenggean, Cempaga Hulu dan sekitarnya paling merasakan dampak kejadian ini.<br /><br />Sebagai barometer perekonomian Kalteng, terganggu ekonomi Kotim akibat kejadian ini juga akan berpengaruh besar terhadap perekonomian di provinsi ini dan dikhawatirkan akan makin berdampak luas jika belum bisa diatasi, khususnya dalam hal distribusi barang dan jasa.<br /><br />Masyarakat Kalteng, khususnya Kotim sangat berharap hasil evaluasi dan penilaian teknis dari Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan di Banjarmasin untuk diumumkan secepatnya sehingga bisa menjadi acuan semua pihak agar lebih fokus mencari solusi.<br /><br />Menurut Zulkifli, jika jembatan dinyatakan masih aman untuk dilalui mobil penumpang dalam kondisi kosong, maka feri penyeberangan yang ada saat ini bisa digunakan untuk angkutan barang sehingga perekonomian bisa kembali berjalan.<br /><br />Pihak Balai Besar juga diharapkan segera memberikan pernyataan resmi terkait tingkat kerusakan jembatan serta waktu dan lamanya perbaikan karena informasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih bagi pelaku usaha di Kalteng yang berbisnis di Kotim atau bagi pebisnis di Kotim sendiri.<br /><br />Informasi itu sangat dibutuhkan oleh dunia usaha, khususnya transportasi dan perkebunan untuk menentukan langkah-langkah dan program kerja ke depan. Jika perbaikan membutuhkan waktu lama, misalnya selama enam bulan, kata dia, tidak rugi jika pemerintah daerah membangun dermaga feri penyeberangan tambahan dan menyewa feri penyeberangan tambahan yang lebih besar.<br /><br />"Begitu pula puluhan kapal kargo yang akan masuk Sampit kini menunda muat di daerah asal seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta karena khawatir tidak bisa bongkar muatan di Pelabuhan Sampit akibat gudang sudah penuh oleh barang dari kapal yang sudah telanjur sandar dan bongkar sebelum Jembatan Bajarum ditutup," jelas Zulkifli.<br /><br />Dia meminta pemerintah pusat dan daerah bertindak cepat karena ini masalah serius yang bisa mengancam ekonomi Kotim, bahkan dunia usaha di Kalteng. Masyarakat juga sudah menderita akibat dampak penutupan Jembatan Bajarum. <strong>(das/ant)</strong></p>