Ormas, OKP dan LSM Banyak Tak Terdaftar di Melawi

oleh

Di Kabupaten Melawi banyak sekali Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), Lembaga Swadaya Masyaraat (LSM) dan yayasan yang berdiri. <p style="text-align: justify;">Namun sangat disayangkan, tidak semuanya aktif dan terdaftar secara resmi di pemerintahan khususnya di Dinas Pemberdayaaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kesatuan Bangsa dan politik (DPMPD-Kesbangpol).<br /><br />“Ormas yang terdaftar dan dinyatakan aktif. Baik itu dari surat keterangan kepengurusan dan aktif dari surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan melalui bidang Kesbangpol, itu ada sebanyak 25 saja. Itu sampai bulan Februari 2017. Sementara Ormas, LSM, OKP dan Yayasan yang tidak aktif, dengan alasan tidak pernah melaporkan dan masa waktu kepengurusannya sudah habis dan tidak pernah terdaftar secara resmi di Kesbangpol, ada sebanyak 60 organisasi,” kata Zulkifli selaku Kasi Kesatuan Bangsa Bidang Kesbangpol di DPMPD, ditemui di ruangan kerjanya, Senin (6/3).<br /><br />Lebih lanjut Ia mengatakan, tindakan dari Kesbangpol sendiri, tahun lalu sudah pernah disurati agar segera melapor dan mendaftarkan kembali. <br /><br />“Tapi sepertinya responnya kurang, mungkin salah satunya karena tidak ada bantuan. Namun 2017 ini tetap akan kita surati lagi,” ucapnya.<br /><br />Dengan tidak terdaftar dan tidak lagi melaporkan kegiatan serta dinyatakan tidak aktif, maka segala bentuk kegiatan organisasi tersebut tidaklah syah. “Sebetulnya sama dengan mendirikan usaha, kalau izinnya belum ada ya belum boleh. Bisa saja ditertibkan oleh pemerintah,” katanya.<br /><br />Jadi, tambah Zul, jika organisasi yang tidak terdaftar dan dinyatakan tidak aktif lagi itu, melaksanakan kegiatan maka bisa di bubarkan. “Itu jika belum mendaftar kembali. Makanya wajib bagi organisasi mendaftarkan dirinya,” jelasnnya.<br /><br />Untuk itu, Zul menghimbau, kepada organisasi yang belum terdaftar dan yang tidak aktif lagi, sebaiknya melapor dan mendaftarkan diri. Jika belum lengkap persyaratannya, paling tidak sudah melaporkan dan sudah memproses pendaftaran. <br /><br />“Dengan begitu Pemerintah bisa tau. Karena sekarang ini, setiap kegiatan yang berkumpul selalu saja dicurigai. Kemudian yang sudah aktif, wajib bagi organisasi untuk melaporkan diri setiap 6 bulan sekali. Mau dia dapat bantuan pemerintah ataupun tidak wajib melaporkan,” pungkasnya. (KN)</p>