P2TP2A Rumah Aman Bagi Pemberdayaan Perempuan

oleh

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pontianak Darmanelly mengatakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) wajib ada di setiap kabupaten/kota sebagai rumah aman bagi pemberdayaan perempuan. <p style="text-align: justify;">"P2TP2KB adalah merupakan standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh seluruh SKPD yang ada di seluruh Indonesia," kata Darmanelly di Pontianak, Senin (21/03/2011). <br /><br />Menurut Darmanelly, banyak kasus yang ditanggani pihaknya, termasuk pencurian, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan anak berhadapan dengan hukum. <br /><br />Di samping penangganan kasus, pihaknya, juga berusaha melakukan pencegahan dengan mensosialisasikan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.23/2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No.27/2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. <br /><br />Sementara itu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kota Tarakan, Maryam, saat kunjungan kerja di shelter Jalan Ampera Kota Pontianak mengungkapkan pada Maret 2011 ini, ada tiga kasus yang dipekerjakan di tempat hiburan malam dan semuanya dibawah umur. <br /><br />Diakui Maryam, memang cukup rumit ketika melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap para korban. Ia mengatakan, untuk pemulangan para korban itu, harus bekerja sama dengan pemerintah daerah asal para korban tersebut. <br /><br />"Kebanyakan kami pulangkan ke daerah asal mereka, Bandung, Jawa Barat," jelasnya. <br /><br />Ia mengungkapkan, kebanyakan kasus yang terjadi di Tarakan, sama dengan di Pontianak. Kedua kota ini, menurut dia, sama-sama merupakan kota transit. Dia menjelaskan, sebelum korban dibawa ke Malaysia, terlebih dahulu mereka disekap dan dipekerjakan di tempat hiburan malam di Kota Tarakan. <br /><br />"Sambil menunggu keberangkatan dan kepengurusan dokumen untuk masuk ke Malaysia," sambungnya. <br /><br />Anggota DPRD Kota Tarakan Kaltim, Siti Laela menambahkan, bahwa memang Tarakan merupakan salah satu kota yang hampir sama dengan Kota Pontianak dalam penangganan masalah perdagangan orang. <br /><br />Namun, diakuinya, Tarakan tidak mempunyai shelter dalam penangganan perdagangan orang. Pihaknya berupaya mencari referensi untuk diterapkan di Kota Tarakan.<br /><br />"Kami dapat referensi dari Kota Pontianak yang sama sebagai kota transit. Pontianak, satu-satunya kota yang mempunyai pelayanan terpadu dan belum ada di daerah lain. Ini langka di Indonesia," katanya. <br /><br />Menurut Siti, Kota Tarakan nanti bisa mempunyai tenaga dan cara dalam menanggani perkara yang sama. <br /><br />"Semoga ini bisa terealisasi di tahun depan,"jelasnya. <br /><br />Ia menjelaskan, Tarakan merupakan kota transit empat kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia. Makanya, lanjut dia, hal itu membuat permasalahan perdagangan orang rentan terjadi di Tarakan. <br /><br />Siti menjelaskan, di Tarakan, saat ini masih ada satu kasus perdagangan orang yang ditanggani kepolisian karena Kota Tarakan tidak mempunyai shelter.<br /><br />Diakuinya, DPRD Kota Tarakann siap untuk mendukung anggaran mengingat, hal itu penting sekali untuk kota yang terkenal dengan hasil minyak dan batu bara. <br /><br />"Oleh karena itu kami belajar dengan Kota Pontianak agar tidak salah dalam penganggaran dan nantinya tidak menjadi temuan," katanya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>