PAD Samarinda 2013 Lampaui Target

oleh

Target Kota Samarinda untuk penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melampaui target, yakni dari Rp286 miliar yang tercantum dalam APBD Kota Samarinda 2013 dan terealisasi Rp313 miliar per 30 Desember 2013. <p style="text-align: justify;"><br />Kepala Dinas Pendapatan Daerah Samarinda Lujah Irang di Samarinda, Jumat mengatakan dari target PAD Rp286 miliar yang tercantum dalam APBD Kota Samarinda 2013 hingga akhir Desember, Dispenda berhasil mengumpulkan pendapatan Rp313 miliar per 30 Desember.<br /><br />Artinya menurut dia angka tadi mencapai 109 persen dari target yang dibebankan Pemerintah dari sektor pajak maupun retribusi.<br /><br />Tentu hasil ini menjadi prestasi semua. Semoga ke depan capaian tersebut bisa lebih ditingkatkan, ujarnya melalui siaran pers Humas Pemkot Samarinda.<br /><br />Hasil PAD Kota Samarinda sendiri tak lepas dari sebelas item pajak, di antaranya Pajak Hotel, Reklame, dan Restoran.<br /><br />Ia menambahkan bahwa dari 11 item yang disebutkan tadi pencapaian tertinggi disumbang dari Pajak Penerangan Jalan yang mencapai 55,5 Miliar dari target 51, 3 Miliar sedangkan tertinggi kedua diperoleh dari hasil Pajak Perolehan Tanah Atas Pajak dan Bangunan (BPHTB) sebesar 58.1 Miliar dari target 48 Miliar.<br /><br />"Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan juga menjadi andil dalam PAD kali ini yang telah mencapai 27.588 Miliar dari 27.5 Miliar," sebutnya.<br /><br />Dia mengakui hasil tadi juga tak lepas dari usaha pihaknya dalam meningkatkan pelayanan melalui pendekatan personal kepada wajib pajak hingga melakukan jemput bola.<br /><br />Sementara itu, Kabid Perimbangan dan Pembukuan Dispenda Samarinda Agustianto mengatakan ada beberapa komponen pajak yang hingga akhir tahun tadi belum bisa mencapai target yang telah direalisasikan.<br /><br />Agus mencontohkan untuk Pajak Parkir dari target Rp 4 Miliar hanya terealisai sebesar 3.2 Miliar dan juga Pajak Sarang Burung Walet yang hanya tembus Rp 1,5 Juta dari target Rp 100 juta.<br /><br />"Khusus untuk parkir memang harus kita akui terjadi kebocoran di kantong parkir selain memang peralihan pajak ini sendiri ke Dispenda baru berjalan sejak April dari Dinas Perhubungan, jadi memang belum optimal. Ke depan kita akan kita tingkatkan pengawasan untuk pajak kedua ini," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>