Pakar: Daerah Belum Siap Mekanisme Baru BOS

oleh

Pakar pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, Muhdi menilai pemerintah kabupaten/kota belum siap dengan mekanisme baru penyaluran dana bantuan operasional sekolah. <p style="text-align: justify;">"Hal itu terbukti dengan banyaknya daerah yang mengalami keterlambatan pencairan BOS periode triwulan pertama," kata Muhdi yang juga Rektor IKIP PGRI Semarang itu, di Semarang, Senin (21/03/2011).<br /><br />Ia menyebutkan dari sebanyak 497 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 278 kabupaten/kota yang mencairkan dana BOS secara tepat waktu, lainnya mengalami keterlambatan, bahkan ada yang belum cair hingga saat ini.<br /><br />Untuk wilayah Jateng, Sekretaris Umum PGRI Jateng tersebut memberikan sedikit apresiasi, sebab dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya ada dua daerah yang pencairan dana BOS mengalami keterlambatan.<br /><br />"Saya mengapresiasi pencairan dana BOS di Jateng, karena sudah lebih dari 90 persen daerah sudah cair tepat waktu. Bahkan, sejumlah daerah mampu menyelesaikan pencairan BOS lebih awal," katanya.<br /><br />Akan tetapi, kata dia, dilihat secara nasional memang masih banyak daerah yang belum mampu menyelesaikan pencairan BOS, tentunya keterlambatan ini berkaitan dengan penerapan mekanisme baru pencairan BOS.<br /><br />"Kalau dulu, BOS masih disalurkan melalui provinsi dan hasilnya baik, namun pencairan BOS tahun ini yang tidak lagi melalui provinsi dan langsung kabupaten/kota mengapa justru banyak yang terlambat," katanya.<br /><br />Menurut dia, keterlambatan pencairan BOS itu disebabkan ketidaksiapan pemerintah kabupaten/kota dengan mekanisme baru pencairan BOS, terutama kesiapan sumber daya manusia (SDM) bagian keuangan pemerintah kabupaten/kota.<br /><br />"Keterlambatan ini tidak boleh terjadi lagi pada periode triwulan kedua, sebab merugikan siswa dan sekolah. Permasalahan ini harus dikaji dan dicari solusinya agar tidak terjadi lagi," katanya.<br /><br />Kalau memang SDM kabupaten/kota belum siap, kata dia, perlu disiapkan lebih baik terkait pemahaman mekanisme baru BOS sehingga dalam pencairan selanjutnya sudah siap, bahkan kalau bisa dicairkan lebih awal.<br /><br />"Keterlambatan ini bisa juga disebabkan pihak sekolah yang juga belum paham mekanisme baru BOS. Kalau seperti ini, tugas pemerintah kabupaten/kota untuk membimbing sekolah menyiapkan persyaratan BOS," kata Muhdi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>