Palangka Raya Surati Mendagri Terkait Penolakan Dispora

oleh

Pemerintah Kota telah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penolakan Raperda Dinas Pemuda Olahraga Palangka Raya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). <p style="text-align: justify;">"Pada Kamis (5/11)pekan lalu, DPRD bersama Pemkot telah menyampaikan persoalan ini ke Kemendagri untuk meminta petunjuk menyelesaikan persoalan Dispora ini," kata Ketua DPRD Kota, Sigit K Yunianto di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />Bersama itu pihaknya juga telah melayangkan surat yang berisi runtutan proses awal pembentukan Dispora yang akhirnya berujung pada ditolaknya raperda oleh Pemerintah Provinsi Kalteng.<br /><br />"Untuk itu kami minta secepatnya diberikan petunjuk oleh Mendagri sehingga program olahraga dan kepemudaan di kota kita ini tidak mandeg. Kami juga tidak tahu kapan surat itu dibalas tapi kita harap secepatnya," kata politisi PDI Perjuangan itu.<br /><br />Sebelumnya Raperda Dispora tersebut disampaikan Pemerintah Kota Palangka Raya pada tanggal 28 September 2015, yakni surat nomor 180/612/HUK/2014.<br /><br />Terkait dengan hal itu Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo menolak rancangan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga kota Palangka Raya.<br /><br />Penolakan raperda tersebut berdasarkan Surat Gubernur Kalteng nomor 180/1023/HUK yang diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan mencantumkan beberapa poin yang salah satunya karena hasil pemetaan urusan pemerintahan wajib ada sebagaimana diatur dalam pasal 24 undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.<br /><br />Diakuinya, pada awal pembahasan raperda itu sempat mengalami kendala karena pemerintah kota dan DPRD setempat belum menemukan kata sepakat dan untuk itu pemerintah provinsi meminta untuk segera menyelesaikan persoalan itu.<br /><br />"Seluruh permintaan provinsi sudah kita lakukan, bahkan pemkot dan DPRD rapat siang malam untuk menyelesaikan itu. Setelah semua permintaan provinsi telah kita penuhi tiba-tiba muncul surat penolakan itu. Jika memang ditolak kenapa tidak dari awal agar kita tidak capek membahasnya," katanya.<br /><br />Dia juga menilai alasan penolakan yang dilayangkan pemerintah provinsi tersebut tidak tepat.<br /><br />"Saya menilai alasan itu hanya untuk pembenaran terlebih Raperda itu dikaitkan dengan hasil temuan inspektorat karena seharusnya soal perda itu adalah wilayah biro hukum. Raperda dan inspektorat itu juga beda ranahnya," kata Sigit. (das/ant)</p>