Panji: Pinjaman Daerah Tunggu Persetujuan Kemendagri

Perkembangan pinjaman daerah yang diusulkan Pemerintah Melawi hingga saat ini masih terus berjalan. Rekomendasi dari semua pihak terkait untuk pinjaman daerah tersebut, sudah diperoleh kecuali rekomendasi persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang nantinya baru disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang hingga saat ini masih menunggu. <p style="text-align: justify;">Pinjaman senilai Rp 85 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan Melawi II, Pinoh II di Kota Baru serta Belimbing II di desa Nanga Kebrak tersebut, menurut Bupati Melawi, Panji, S. Sos, terus berjalan dan ia memastikan tahun ini proses pembangunan mulai dilaksanakan jika disetujuai. Saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.<br /><br />“Setelah dapat dari persetujuan dari Mendagri, nanti tinggal rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Kalau ini disetujui, tinggal putusan dari PT SMI yang menjadi tempat kita untuk mengajukan pinjaman,” ujar Bupati kepada sejumlah wartawan belum lama ini. <br /><br />Lebih lanjut Panji mengatakan, proses pinjaman daerah memang tidaklah mudah seperti yang diharapkan. Dibutuhkan waktu untuk mengikuti proses yang cukup panjang. Hanya sampai saat ini belum ada kendala serius. Mengingat seluruh tingkat yang harus dilewati sudah berjalan denga baik. Termasuk persetujuan dari DPRD. <br /><br />“Kita harapkan nanti terakhir dari Kementerian Keuangan menyetujui pinjaman ini,” harapnya.<br /><br />Panji memaparkan, pinjaman sebesar Rp 85 miliar memang akan digunakan untuk mendanai pembangunan tiga jembatan rangka baja. Anggarannya memang sudah teralokasi dalam APBD Melawi, namun pelaksanaannya tetap menunggu cairnya pinjaman tersebut.<br /><br />“Kalau nanti tidak bisa direalisasikan dalam satu tahun, mungkin nanti membuat anggarannya tidak bisa terserap. Tetapi bisa nanti secara bertahap, kita buat perencanaan lagi, kita buat proses untuk pelelangan kembali bila nanti semua jembatan ini tak bisa dilaksanakan langsung satu tahun,” ujarnya.<br /><br />Seandainya pun nanti pinjaman daerah ini gagal mendapatkan persetujuan dari kementerian, Panji menegaskan Ia tetap berupaya melaksanakan cita-cita membangun seluruh jembatan tersebut sesuai dengan kemampuan APBD. Hanya, Ia meminta seluruh pihak memaklumi bahwa saat ini dengan APBD yang terbatas, semua harus mengencangkan ikat pinggang dan menahan diri untuk memperkuat anggaran pembangunan jembatan tersebut.<br /><br />“Kita semua harus berusaha mengefektifkan anggaran yang ada, menekan pengeluaran disisi lain yang tidak penting yang tidak prinsip. Sehingga bisa memperbesar kemampuan kita untuk membangun jembatan ini. APBD tahun depan saja sudah dipersiapkan sekitar Rp 19 miliar untuk memulai pembangunan tiga jembatan ini. Dana ini direncanakan sebagai langkah seandainya pinjaman daerah tersebut gagal terealisasi,” ungkapnya.<br /><br />Ia juga mengatakan, pihaknya berupaya menggunakan alternatif lain, dimana saat ketemu dengan Banggar DPR RI, pihaknya pertanyakan apakah mereka bisa bantu dari APBN Perubahan. Paling tidak untuk jembatan Melawi II. Makanya saya minta Sekda untuk minta dibuatkan usulan baru jembatan dan kantor bupati. Kita coba finalkan dan usulkan agar ini bisa masuk dalam APBN Perubahan sehingga mengurangi beban APBD,” pungkasnya. (KN)</p>