Kekurangan guru sampai kini masih terus menjadi persoalan di Melawi Bupati Melawi. Hal itupun diakui oleh Bupati Melawi, Panji. Ia mengatakan sejak dirinya masih wakil bupati dan sampai saat ini menjadi bupati, belum pernah rasanya data pendidik yang dianggap sudah cukup. <p style="text-align: justify;">Dirinya berharap, terkait persoalan guru, seharusnya hal ini menjadi persoalan secara nasional. Bagaimana menyikapi kekurangan guru yang ada di daerah. Hal ini menurut Panji tak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah.<br /><br />“Untuk mencapai standar saja kita sepertinya belum. Untuk SMP dan SMA masih jauh. Melawi ini kalau saya tak salah, setiap tahunnya ada 100 an, guru yang keluar, karena pensiun, dan berbagai hal lainnya. Dan sudah tiga tahun kita tak terima tenaga guru. Dengan kondisi kekurangan, tak ada penerimaan, banyak yang pensiun, ditambah lagi yang pindah. Makanya sekarang saya berhati-hati untuk tidak memindahkan tenaga keluar dari Melawi,” katanyanya belum lama ini.<br /><br />Seharusnya, lanjut Panji, melihat persoalan guru harusnya dilakukan sesuai proporsional daerah masing-masing. Sehingga ada jalan keluar yang bisa dipikirkan oleh pemerintah pusat, baik dalam mengeluarkan kebijakan. <br /><br />“Ini jadi keluhan kita pada pusat. Karena masalah ini hampir terjadi dimana-mana,” ucapnya.<br /><br />Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Melawi, Joko Wahyono mengungkapkan, persoalan kekurangan guru masih jadi masalah bagi dunia pendidikan. Masih banyak sekolah yang hanya memiliki satu atau dua guru PNS. <br /><br />“Kita kekurangan lebih dari 1.300 guru. Untuk SD saja masih kekurangan hingga 960 guru, sedangkan SMP sekitar 400 guru. Ini hasil analisa kebutuhan akhir tahun lalu,” terangnya.<br /><br />Joko mengakui, sulit untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan dengan kondisi saat ini. Jumlah guru saja terus berkurang akibat pensiun maupun meninggal atau pindah. Karena itu, tinggal bagaimana pusat memperhatikan masalah ini.<br /><br />“Sebagian sekolah di Melawi berada pada daerah 3T, terpencil, terluar hingga terisolir. Maka kita berharap, pusat bisa cabut moratorium penerimaaan pegawai, paling tidak untuk sektor pendidikan,” katanya. (KN)</p>
