Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Melawi, menggelar sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatip selama dua hari, Jumat dan Sabtu (15-16/12) di aula Pertemuan Cafe AW Melawi. Dimana pada kegiatan hari pertama Pengawas pemilu partisipatip bagi pemilih pemula, dan dihari kedua partisipatip bagi para jurnalis, LSM, Organisasi Masyarakat, dan partai politik. <p style="text-align: justify;">Anggota Panwaslu Kabupaten Melawi, Johani dalam sebuah diskusinya menilai jajaran Panwas yang ada mulai tingkat kabupaten sampai di TPS dirasa tak akan cukup untuk memantau secara luas pelaksanaan pemilu yang berjalan di seluruh daerah ini. <br /><br />“Karena itu perlu ada partisipasi dan keterlibatan pengawasan dari masyarakat untuk memastikan pemilu bersih serta adanya transparansi serta integritas penyelenggaraan pemilu,” katanya.<br /><br />Lebih lanjut Johani mengatakan, peran setiap lembaga diperlukan agar masyarakat sada. Bila tanpa adanya pengawasan partisipatif, maka tahapan pemilu yang berjalan beresiko menghasilkan konflik kekesaran. <br /><br />“Mengingat seluruh paslon (pasangan calon) tentu akan bersaing untuk meraih kemenangan. Nah, ini pentingnya pengawasan agar kita bisa memilih dan melihat mana calon yang benar-benar kita harapkan,” katanya.<br /><br />Johani berharap, bila ada pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, maka masyarakat bisa segera melaporkannnya ke Panwaslu. Nantinya Panwaslu akan menindaklanjuti laporan dan kemudian membahasnya serta memprosesnya.<br /><br />“Kita di kabupaten hanya ada tiga orang, tentu tak mampu mengawasi satu kabupaten. Jajaran kami memang ada ratusan, tapi juga tentu tak mampu memantau seluruh desa. Disanalah perlu ada keterlibatan masyarakat,” jelasnya.<br /><br />Disisi lain, lanjut Johani, parpol juga mesti ikut memberikan pengertian pada jajarannya bila ada kecurangan, maka sama-sama untuk mencegahnya. Parpol sebagai perahu bagi paslon juga semestinya bisa memberikan pandangan bahwa calon yang diusung memang benar-benar bisa diandalkan.<br /><br />“Saya berharap jangan justru kita mengangkat sentimen atau isu agama, kesukuan serta berbagai isu yang bisa memecah belah persatuan dan memicu konflik,” katanya.<br /><br />Diskusi ini juga menghadirkan anggota KPU Melawi, Yovinus sebagai salah satu pembicara. Ia memaparkan tahapan penting pemilu yang kini akan dihadapi terkait dengan sinkronisasi data pemilih, antara DPT pemilu terakhir dengan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang berasal dari data kependudukan.<br /><br />“Disini biasanya sering terjadi kekacauan. Ada yang sudah meninggal ternyata masuk dalam daftar pemilih. Begitu juga ada banyak masyarakat kita yang belum terdata. Persoalannya KPU ini tak punya kewenangan untuk mencoret, karenanya diperlukan partisipasi masyarakat untuk pro aktif melihat data pemilih sementara yang biasa ditempel di tempat-tempat umum,” katanya.<br /><br />KPU, lanjut Yovinus, akan terus berupaya menjalankan tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ia juga mendorong agar masyarakat mengawasi pelaksanaa pemilu, utamanya dalam proses pemungutan suara di TPS karena disanalah titik rawan penyelenggaraan pemilu. (Edi)</p>
