Panwaslih, Fokus pada Pengawasan pendistribusian Logistik

oleh

Beberapa hari yang lalu, Panwaslih Kabupaten Melawi melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh anggota panwascam di 11 kecamatan <p style="text-align: justify;">Rapat tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Krisantus Heru Siswanto, kasat Intel Polres Melawi AKP Amad Kamiludin, dan ketua panwas Melawi, Johani.<br />Krisantus mengungkapkan, rapat koordinasi yang dilaksanakan kali ini memang agak telat dari waktu yang telah ditentukan, karena terbentur persoalan anggaran yang baru bisa cair dalam beberapa hari ini.<br /><br />Dia mengatakan, sesuai dengan tahapan pelaksanaan pilkada, saat ini panwas fokus pada pendistribusian logistik dan pungut hitung. Dia berharap distribusi logistik pengadaan surat suaranya bisa terpenuhi dan tidak ada lagi kekurangan di setiap TPS.<br /><br />“Kemarin memang ada persoalan terkait DPT yang sudah ditetapkan, ternyata ada DPT B, yang tambahannya itu melebihi 2,5 persen surat suara, tentu DPT B itu harus ditetapkan menjadi DPT, penetapan DPTB menjadi DPT harus ada rekomendasi pengawas pemilu,” katanya.<br /><br />Terkait dengan pungut hitung, ada proses, dan harus ada tata cara pungugt hitung yang harus sesuai dengan aturan pada PKPU nomor 10, setelah pungut hitung harus ada rekapitulasi. <br /><br />“Dan Rekapitulasi harus sesuai dengan PKPU, nah ini yang harus kita berikan kepada rekan-rekan panwas di kecamatan,” tandasnya.<br /><br />Dia mengungkapkan, sejauh ini, panwaslih dan panwascam sudah melakukan miping dan pemetaan potensi titik rawan di masing-masing TPS. Dia mengatakan ada lima komponen yang menjadi indikator penetapan titik rawan, misalnya terkait dengan data pemilih.<br /><br />“Data pemilih inikan ada data verifikasi, nah biasanya di lapangan masih sering ditemukan pemilih yang sudah meninggal dunia namun terdaftar kembali, nah itu tentu harus dicoret, selanjutnya dengan money politik, difokuskan mobilisasi adanya imbalan yang diberikan tim kepada masyarakat dan ini juga menjadi potensi,” jelasnya.<br /><br />Dia menuturkan, kabupaten Melawi ini merupakan daerah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang sangat jauh. Dan ini juga sangat rawan terjadi pelanggaran, apalagi ada TPS yang jaraknya cukup jauh dengan TPS lainnya.<br /><br />“Namun ini sudah teratasi dengan adanya pengawas TPS di setiap TPS, harapannya memang hal ini bisa terkawal dengan baik. Saya juga berharap partisipasi kepada masyarakat, selain kita memilih kita juga harus berpartisipasi sebagai pengawas, kita harus jaga hak konstitunal, jangan sampai hak kita ini berubah hasilnya,” pungkasnya.<br /><br />Sementara itu kasat intel polres Melawi AKP Amad Kamiludin, mengatakan, koordinasi dengan panwas memang sangat dibutuhkan, mengingat jumlah personel kepolisian di polres Melawi hanya dikisaran 300 personel.<br /><br />“Itu sudah termasuk kapolres, wakapolres para Kabag dan kasat, sedangkan jumlah TPS kita ada sekitar 500 lebih, tentu kami tidak mencover semuanya, makanya perlu adanya koordinasi yang baik,” katanya.<br /><br />Kata dia, kepolisian telah melakukan pemetaan khusus terhadap kawasan rawan, untuk daerah tertentu ada satu TPS yang dikawal oleh satu polisi, terutama di TPS yang dianggap rawan dan terletak di pedalaman, kemudian ada satu polisi 2 TPS dan selanjutnya ada satu polisi tiga TPS.<br /><br />“Kita memang nanti mendapat bantuan satu kompi dari brimob polda Kalbar, namun sifatnya hanya stanby, satu pleton di Nanga Pinoh, satu pleton di Ella Hilir dan Satu Pleton di Kota Baru,” katanya. (KN)</p>