Panwaslu Sesalkan Perubahan DPT Pileg Tak Diplenokan

oleh

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menyesalkan penetapan perubahan daftar pemilih tetap (DPT) terakhir pemilu 2014 di daerahnya tidak melalui rapat pleno. <p style="text-align: justify;">"Setiap menetapkan DPT, KPU Nunukan harus melaksanakan rapat pleno," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Nunukan, Abdul Kadir SAg di Nunukan, Selasa.<br /><br />Ia menjelaskan, sesuai rapat pleno DPT oleh KPU Kabupaten Nunukan pada 1 Nopember 2013 jumlah DPT adalah 129.010 pemilih dan setelah adanya perubahan regulasi rapat pleno per tanggal 30 Nopember 2013 jumlah pemilih berubah menjadi 128.230 orang.<br /><br />Ternyata masih terjadi perubahan DPT menjadi 128.407 pemilih yang belum diketahui oleh partai politik peserta pemilu 2014 dan belum disampaikan kepada panwaslu, kata dia.<br /><br />"Semestinya perubahan DPT tersebut harus diplenokan atau sekurang-kurangnya dirapatkan terlebih dahulu dan disampaikan kepada parpol dan panwaslu (Nunukan)," kata Abdukl Kadir.<br /><br />Ia mengaku, masalah perubahan DPT pemilu 2014 hanya disampaikan secara lisan oleh seorang anggota KPU Nunukan.<br /><br />Sebenarnya berkaitan dengan adanya perubahan DPT yang telah ditetapkan KPU Nunukan yang tidak melalui rapat pleno itu, Panwaslu Kabupaten Nunukan akan merekomendasikan atau mempertanyakan kepada penyelenggara teknis pemilu di daerah itu.<br /><br />Namun, rekomendasikan belum disampaikan kepada KPU Nunukan karena telah didemisioner sejak 19 Januari 2014 sehingga tidak diketahui akan ditujukan kepada siapa, katanya.<br /><br />"Jadi sekaitan dengan adanya perubahan DPT pemilu 2014 yang dilakukan KPU Nunukan tanpa melalui rapat pleno itu, Panwaslu Nunukan akan merekomendasikan untuk mempertanyakan masalah itu. Tapi persoalannya KPU Nunukan telah didemisioner," ujar dia.<br /><br />Abdul Kadir menegaskan kembali bahwa apabila terjadi perubahan DPT wajib disampaikan kepada peserta pemilu (2014) dan panwaslu selaku lembaga pengawas pemilu untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki bersama. <strong>(das/ant)</strong></p>