Home / Tak Berkategori

Parpol Di Kalsel Enggan Cairkan Dana Pembinaan

Admin - Jurnalis

Senin, 11 Juli 2011 - 20:27 WIB

URL berhasil dicopy

Seluruh partai politik di Kalimantan Selatan (Kalsel) selama 2011 enggan atau belum ada yang mengajukan pencairan dana pembinaan partai politik sebesar Rp822,70 sen per suara. Kepala Badan Kesbanglinmas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel Fakhrudin di Banjarmasin, Senin mengatakan, belum adanya Parpol yang mengajukan pencairan dana pembinaan tersebut diperkirakan karena terkendala persyaratan. Menurut dia, untuk bisa mencairkan dana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain, harus ada laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK. Kemudian syarat adanya pengelolaan keuangan yang baik dan beberapa syarat administrasi lainnya yang telah dilakukan oleh parpol. "Kemungkinan karena adanya syarat-syarat tersebut diatas, hingga kini belum ada parpol yang mengambil dana pembinaan yang seharusnya bisa dicairkan sejak Januari 2011," katanya. Kendati hingga kini belum ada parpol yang mencairkan dana, namun Fakhrudin menjamin, seluruh dana yang disiapkan tidak akan hangus atau bisa diambil pada tahun berikutnya. Menurut dia, berdasarkan hasil audit BPK 2006-2009 ada beberapa temuan yang menjadi catatan dan harus dilakukan pembenahan. Catatan tersebut antara lain, format laporan yang tidak sesuai, pembukuan tidak teratur serta pembayaran pajak yang tidak jelas. Selain itu, kata dia, sebagian parpol belum memisahkan antara rekening parpol dan rekening ketua atau bendahara, sehingga dana pembinaan parpol banyak dimanfaatkan untuk perjalanan dinas ketua parpolnya. Mengantisipasi hal tersebut, tambah dia, pihaknya akan memberikan pelatihan penyelenggaraan administrasi kepada pengurus parpol. "Pendapatan uang parpol pun juga harus dipisahkan, misalnya dari iuaran wajib anggota, sumbangan individu maksimal Rp1 miliar dan perusahaan maksimal Rp7,5 miliar, itu semua harus tercatat dengan tertib," katanya. Pada 2011, tambah dia, total dana parpol yang disiapkan Pemprov Kalsel sebesar Rp1,073 miliar atau turun dibanding sebelumnya Rp1,1 miliar. (phs/Ant)