Pasangan Armyn-Fathan Prioritas Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

oleh

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Mayjen TNI Armyn Ali Anyang – Fathan A Rasyid menyatakan, akan memprioritaskan pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalbar periode 2013-2018. <p style="text-align: justify;">"Prioritas kami seandainya terpilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar, adalah pembentukan PKR," kata bakal calon gubernur Kalbar periode 2013-2018 Armyn Ali Anyang, seusai menjalani serangkaian tes kesehatan jiwa di Rumah Sakit Khusus Pontianak, Rabu.<br /><br />Ia menjelaskan, pembentukan PKR merupakan aspirasi dari masyarakat di lima kabupaten sehingga harus diprioritaskan dalam membangun Provinsi Kalbar agar lebih maju lagi.<br /><br />"Prioritas pembentukan PKR bukan berarti karena saya juga berasal dari sana (Kabupaten Sintang)," kata Armyn.<br /><br />Sementara itu, Anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di Kalbar Zainudin menilai dibentuknya tim baru pembentukan PKR oleh Gubernur Cornelis mubazir, mengingat kinerja tim lama untuk pembentukan PKR sudah tinggal selangkah.<br /><br />"Pembentukan tim baru oleh gubernur telah menyepelekan hasil kerja tim PKR yang sudah dibentuk sejak tahun 2006. Padahal tim PKR di bawah Milton Crosby telah mengeluarkan banyak pendanaan untuk memperjuangkan pemekaran kawasan timur Kalbar ini, sehingga jika dibentuk tim baru tentu akan semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan," katanya.<br /><br />Berdasarkan tersebut, dia menyatakan, DPD Golkar Sintang menyesalkan penunjukan tim baru pemekaran kawasan timur Kalbar oleh Gubernur Kalbar, Cornelis. Apalagi pembentukan tim baru tersebut terkesan mengabaikan tim lama.<br /><br />Menurutnya, dengan membentuk tim baru malah hanya akan membuat pemekaran kawasan timur Kalbar itu dimulai dari nol lagi.<br /><br />"Ini sama saja menghambat Kapuas Raya, karena tim bentukan Cornelis yang diketuai oleh Mikael Abeng tersebut, kami nilai hal mubazir. Apalagi tim pimpinan Milton Crosby kini tinggal menunggu rekomendasi dari gubernur, berarti memang jelaslah selama ini siapa yang menghambat Kapuas Raya," katanya.<br /><br />Ia juga menyatakan tindakan Cornelis membentuk tim baru dengan didahului menghalangi rekomendasi terhadap pembentukan PKR sama saja tindakan inkonstitusional.<br /><br />"Karena untuk menggolkan pembentukan PKR itu, semua persyaratan lain sudah lengkap, bahkan kajian akademis dan penilaian komisi II. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007, gubernur berkewajiban mengeluarkan rekomendasi jika persyaratan lain sudah lengkap, makanya dengan menghalangi rekomendasi tersebut, Cornelis telah melanggar konstitusi," tuturnya.<br /><br />Sebelumnya, Gubernur Provinsi Kalbar yang juga calon incumbent pada Pilkada provinsi itu Cornelis membantah, pihaknya memperlambat rencana pemekaran PKR seperti yang saat ini sering dimuat di media massa menjelang Pilkada.<br /><br />"Hingga saat ini saya tidak pernah mencabut rekomendasi surat persetujuan Gubernur Kalbar Usman Ja’far periode sebelumnya yang menyetujui pembentukan PKR pada tahun 2007," katanya.<br /><br />Ia menjelaskan, tim pemekaran hendaknya mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam rencana pemekaran PKR.<br /><br />"Kalau sudah disiapkan dengan baik, maka akan kita ajukan ke pemerintah pusat, terkait berhasil atau tidak yang penting sudah diusahakan," ujarnya.<br /><br />Ia menyayangkan, selama ini, terkait rencana pemekaran oleh lima kabupaten menjadi PKR yang hingga kini tidak ada dianggarkan oleh kabupaten yang akan dimekarkan menjadi PKR.</p> <p style="text-align: justify;">"Berdasarkan hasil evaluasi itulah sehingga kami mengadakan pertemuan dengan tokoh dan pakar hari ini," ujarnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>