Pasca terjadinya banjir dua pecan lalu, tim tanggap darurat yang dibentuk Januari lalu bergerak menyurusi sungai menggunakan speed boad untuk meninjau dan melakukan pendataan lansung korban banjir di Kecamatan Nanga Pinoh, Kamis (10/3). <p style="text-align: justify;">Pada peninjauan, tim tanggap darurat dibagi menjadi 3 jalur yakni jalur Sungai Melawi Hulu, jalur Sungai Melawi hilir dan Jalur Sungai Pinoh.<br /><br />Peninjauan tersebut, menindak lanjuti laporan dari pemeerintah desa yang disampaikan ke pemerintah Kecamatan dan ditindak lanjuti ke tim tanggap darurat Kabupaten Melawi. Tim tanggap darurat yang merupakan gabungan lintas sektoral itu, meminta data secara lansung jumlah rumah serta jiwa dalam satu Kepala Keluarga (KK).<br /><br />Peninjauan dan pendataan yang dilakukan tim tanggap darurat tersebut mungkin terkesan terlambat, karena banjir yang terjadi sudah surut kembali. <br /><br />“Keterlambatan kita ini kendalanya yang pertama karena dana kita belum cair, kemudian laporan juga baru ada sekarang,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Melawi, Hilarius Lagi, SH., MM disela-sela melakukan peninjauan ke Desa Kebebu.<br /><br />Sesuai laporan yang disampaikan camat Nanga Pinoh, terpdatdari 17 desa yang ada di Nanga Pinoh, terdapat 11 desa yang menjadi korban banjir. Yakni Desa Kebebu, Semadin Lengkong, Kelakik, Desa Paal, Tanjung Niaga, Kenual, Labai Mandiri, Tembawang Panjang, Desa Baru, Nanga Belimbing dan Desa Kayan. “Desa-desa ini semuanya desa yang berada di bantaran sungai,” terangnya.<br /><br />Pendataan yang dilakukan nantinya akan ditindak lanjuti dengan opemberian bantuan berupa logistic bmakanan dan sebagainya. Sebab sebagian besar korban banjir, adalah petani karet, yang mana selain rumah dan akses penghubung jalan yang terendam, tempat mata pencarian mereka berupa lahan kebun karet pun ikut terendam. <br /><br />“Kondisi ini patut kita perhatikan. Dimana kondisi ekonomi yang sedang anjlok, petani karet malah terkena bencana banjir yang membuat mereka tidak bisa mengaret. Yang seperti ini patut diberikan bantuan,” ucapnya.<br /><br />Lagi mengatakan, bantuan dari Provinsi maupun Pemerintah Pusat itu ada berupa beras serta makanan kemassan lainnya ada, namun kendala yang terjadi yakni dna untuk penyalurannya tidak ada. <br /><br />“Bantuan ada, namun ongkos angkut kita tidak ada, APBD belum cair,” ungkapnya.<br /><br />Sementara itu, Kepala Desa Kebebu, Ahmad Yani mengatakan, menyikapi tindakan yang dilakukan pihak tim tanggap darurat, dirinya sangat merespon. Meskipun tindakan tersebut terkesan terlambat. Namun Ia memahami keterlambatan itu karena persoalan APBD yang belum juga cair.<br /><br />“Ini yang kami inginkan, ada perhatian dari pemerintah. Paling tidak beban petani karet atau korban banjir bisa berkurang, dan bantuan dari tim tanggap darurat bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat,” ucapnya. ((KN)</p>
