Pasokan BBM Di Kotim Tidak Sesuai Pertumbuhan Ekonomi

oleh
oleh

Pasokan bahan bakar minyak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi di daerah ini sehingga menjadi kendala yang terus dikeluhkan masyarakat. <p style="text-align: justify;">"Pertumbuhan ekonomi di daerah kita ini rata-rata di atas 7 persen, selalu di atas rata-rata ekonomi nasional. Sayangnya itu tidak diikuti dengan penambahan pasokan BBM sehingga menjadi masalah," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotim, Fajrurrahman di Sampit, Rabu.<br /><br />Pertumbuhan ekonomi Kotim menjadi barometer perekonomian di Kalteng. Roda perekonomian di kabupaten ini bergerak cepat sehingga diikuti bidang lainnya seperti pertambahan jumlah penduduk yang signifikan.<br /><br />Idealnya, kata Fajrurrahman, laju pertumbuhan ekonomi ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat, khususnya Pertamina untuk menambah kuota pasokan BBM ke Kotim sesuai kebutuhan di lapangan.<br /><br />Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat dan perusahaan di Kotim, berdampak terhadap meningkatnya pula konsumsi BBM. Jika kebutuhan BBM tidak terpenuhi dengan baik maka tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi.<br /><br />Data diperoleh, setiap hari Pertamina memasok antara 300 sampai 350 kiloliter premium dan 150 hingga 170 kiloliter solar per hari untuk SPBU dan APMS di Kotim. Saat ini terdapat 12 SPBU dan 5 APMS di Kotim, serta satu SPBU di Kabupaten Katingan.<br /><br />"Terkait masalah dugaan penyimpangan, masalah distribusi dan pasokan ini yang harus kita perhatikan secara bersama. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Pertamina juga harus turut aktif karena mereka mempunyai kewenangan dalam masalah ini," kata Fajrurrahman.<br /><br />Dalam distribusi BBM, pemerintah daerah hanya mengeluarkan izin tempat usaha untuk SPBU, APMS dan pangkalan. Sedangkan terkait pasokan BBM merupakan kewenangan Pertamina, termasuk dalam hal memberi sanksi berupa penghentian pasokan terhadap tempat usaha BBM yang melakukan pelanggaran. (das/ant)</p>