Kebutuhan masyarakat wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan terhadap Liguid Petrolium Gas (LPG) seperti tabung gas yang dipasok secara ilegal selama ini akan dilegalkan. Mengingat pasokan tabung gas dari Tawau Malaysia tersebut sangat besar, sementara tidak ada pemasukan untuk pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah pusat, kata Ketua Bidang Urusan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Nunukan, H Muhammad Aidil Hendrik SE MM di Nunukan, Rabu. Suplay tabung gas asal Malaysia, memang sudah berlangung sejak dahulu. Namun dengan semakin besarnya pasokan itu pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Kadin berharap memiliki kontribusi kepada pemerintah. Rencana melegalkan pemasokan itu, maka pemkab Nunukan bekerjasama dengan Kadin telah melakukan pembicaraan dengan pihak Malaysia. Dan telah disepakati, suplay tabung gas ke Nunukan harus dilakukan secara legal dan tidak melayani lagi upaya-upaya ilegal. Berkaitan dengan melagalkan pasokan tabung gas ini, Hendrik mengatakan langsung menjalin komunikasi dengan Petronas Malaysia dan menyatakan bersedia. Sehingga ke depannya, suplay tabung gas tersebut akan terkontrol dengan baik dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan tabung gas ini akan terkoordinir seperti bea cukai. "Setelah kerjasama itu mulai dijalankan, pihak Petronas langsung meng-drop menggunakan kapal cargo yang disiapkan sendiri," kata Hendrik. Mengenai kelangsungan usaha masyarakat yang selama bergerak pada pengadaan tabung gas melalui Pulau Sebatik itu, Hendrik mengatakan tidak akan dimatikan atau diputus mata rantai usahanya. Para pengusaha lokal itu tetap akan dilibatkan berada di dalamnya, namun tidak dengan cara-cara ilegal lagi. "Selama ini, semua masyarakat Nunukan menggunakan tabung gas dari Malaysia tapi tidak ada kontribusi bagi daerah maupun pemerintah pusat," ujarnya. Bupati Nunukan Drs Basri, juga menyatakan masalah kebutuhan LPG di Kabupaten Nunukan ini harus tergantung dari negara tetangga Malaysia. Dan bukan hanya tabung gas, tetapi akan direncanakan juga kebutuhan gas untuk kendaraan akan diberlakukan. LPG ini akan dipasok dari negara tetangga Malaysia bekerjasama dengan pihak Petronas. Dan diharapkan kendaraan dinas jajaran pemkab Nunukan akan diarahkan menggunakan bahan bakar gas (BBG). "Nanti kalau sudah ada SPBU khusus gas di Nunukan, saya akan arahkan kendaraan dinas untuk menggunakannya," katanya. Agar ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi benar-benar hanya untuk keperluan masyarakat, yang selama sering mengantri di Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) setiap hari. (phs/Ant)
