PDAM Dharma Tirta Sampit Bebani APBD

oleh
oleh

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menilai keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dharma Tirta Sampit membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). <p style="text-align: justify;">"Dari dulu sampai sekarang PDAM selalu minta suntikan dana dengan alasan untuk modal," kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotim, Yohanes Aridian di Sampit, Kamis.<br /><br />Permintaan bantuan modal sebagai tanda perusahaan itu tidak sehat dan perlu koreksi penggunaan dananya. Keinginan penambahan modal bagi PDAM tersebut tidak seharusnya selalu mengandalkan dana dari APBD.<br /><br />Dia mengatakan, perlu ada terobosan bagaimana caranya agar sumber pembiayaan tidak selalu dari anggaran daerah dan itu menjadi tugas pimpinan perusahaan tersebut.<br /><br />"Kalau selalu meminta APBD, itu sama saja tidak ada kemajuan. Dari dulu ya seperti itu-itu saja, sementara semua pihak menginginkan pergantian pucuk pimpinan PDAM agar ada terobosan baru, terutama mencari sumber pembiayaan selain dari daerah," katanya.<br /><br />Pimpinan PDAM Sampit seharusnya lebih banyak belajar bagaimana caranya mencari dana. Seharusnya mereka bisa mencontoh PDAM Kabupaten Kapuas. Di sana berhasil menarik dana dari pemerintah pusat untuk membiayai PDAM.<br /><br />Di samping itu, Yohanes juga mengatakan, persoalan kurangnya modal bagi peningkatan kinerja PDAM harus menjadi perhatian serius dewan pengawas PDAM, dan bukan hanya pada pihak manajemen saja.<br /><br />Keberhasilan meraih dana dari pemerintah pusat, menurutnya adalah tantangan yang saat ini harus bisa dijawab, jika ingin perusahaan daerah itu mengalami kemajuan.<br /><br />Yohanes juga menilai, sejauh ini kualitas pelayanan PDAM juga masih dikeluhkan masyarakat, terutama mengenai kualitas air bersih yang disalurkan serta kelancarannya.<br /><br />Dia juga mengakui, selain memerlukan dana yang besar bagi peningkatan kinerja perusahaan, tapi yang penting adalah bagaimana meningkatkan profesionalitas pengelolaan dan kejelasan penggunaan anggaran.<br /><br />"Kami ingin ada perubahan di perusahaan ini. Jangan selalu terkesan ‘menyusu’ pada dana APBD. Sealin itu transparansi juga perlu diperlihatkan oleh PDAM, karena selama ini laporannya selalu rugi dan kurang dana. Apakah benar demikian," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>