MELAWI – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Melawi, Hinduansyah pun mengungkapkan bila proses pelaksanaan proyek kelanjutan kantor bupati sudah tinggal dilelang.
“Semua dokumen sudah siap, termasuk perencanaan. Rencana kita akan lelang pada minggu-minggu ini. Bupati Melawi juga sudah meminta agar kantor bupati ini bisa cepat dilelang. Apalagi sudah ada keputusan terkait dengan anggaran pembangunan kantor tersebut. Soal adanya pengurangan, tinggal kita lakukan penyesuaian. Mana item pekerjaan yang nantinya akan ditunda,” katanya.
Bangunan kantor bupati Melawi sendiri kondisinya semakin memprihatinkan saat ini. Selain hampir seluruh dinding kaca dan plafon hancur, atap kantor bupati sudah mulai ambruk pada sisi kanan bangunan. Keramik lantai juga banyak yang pecah dan hampir semua interior dalam tak bisa lagi digunakan. Bahkan sudah ada pepohonan yang tumbuh melampaui tinggi bangunan kantor yang sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar ini.
“Pembangunan ini nanti memang akan merombak sebagian besar dinding, lantai serta atap. Soal atap yang roboh, itu memang tak akan lagi digunakan karena akan dibangun baru. Jadi hanya pondasi yang kita pertahankan,” terang Hinduansyah.
Sementara itu, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono belum lama ini memberikan kepastian soal anggaran rencana kelanjutan pembangunan kantor bupati tersebut. Dalam APBD Melawi yang ditetapkan pada 30 November lalu memang sudah dianggarkan pembangunan kantor bupati sebesar Rp 21,9 miliar. Namun, seiring dengan polemik APBD dan terjadinya defisit akibat hutang pihak ketiga, anggaran kantor bupati ikut terpangkas.
“ Pengurangan karena kita harus menutup hutang jangka pendek seperti yang diminta DPRD. Sehingga untuk menutup itu, hampir semua SKPD kita kurang. Sedangkan untuk kantor bupati dikurangi sekitar Rp 2 miliar,” katanya.
Dengan pengurangan tersebut, kata Ivo, anggaran awal sebesar Rp 21,9 miliar menurun menjadi kurang lebih Rp 19 miliar. Pengurangan ini disesuaikan dengan kesepakatan antara bupati dan ketua DPRD beberapa bulan lalu.
“Belum ada lagi pengurangan anggaran kantor bupati selain diluar kesepakatan. Termasuk soal informasi pergeseran anggaran kantor bupati untuk operasional rumah sakit pratama itu tak ada,” ujarnya. (Ed/KN)
