Pelindo Banjarmasin Prioritaskan Pembongkaran Barang Strategis

oleh
oleh

Ketua Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalimantan Selatan H Addy Chairuddin Hanafiah mengharapkan, Pelindo III Banjarmasin memprioritaskan pembongkaran barang-barang kebutuhan bersifat strategis seperti gas elpiji. <p style="text-align: justify;">"Sebagai contoh gas elpiji sekarang termasuk barang strategis, karena sudah menjadi kebutuhan rakyat banyak, sehingga pembongkarannya di pelabuhan menjadi prioritas," lanjutnya menjawab Antara Kalsel, Senin.<br /><br />Mengenai kelangkaan elpiji dalam sepekan belakangan, dia menyatakan, dari segi persediaan tak ada masalah, hanya keterlambatan pembongkaran di pelabuhan, sehingga penyalurannya juga terlambat.<br /><br />"Menurut informasi, keterlambatan pembongkaran karena masalah administrasi. Namun beberapa hari lalu sudah dilakukan pembongkaran dari kapal pembawa bahan bakar tersebut," ungkapnya tanpa merinci penyebabnya.<br /><br />"Dengan sudah dibongkarnya gas elpiji di pelabuhan Banjarmasin, kita berharap, masyarakat/konsumen tak perlu khawatir akan ketiadaan bahan bakar keperluan rumah tangga tersebut," lanjutnya.<br /><br />Faktor lain penyebab kelangkaan dan mahalnya harga elpiji di Banjarmasin dan daerah sekitar, menurut dia, karena belum semua kabupaten/kota di Kalsel masuk program konversi minyak tanah ke bahan bakar berupa gas tersebut.<br /><br />Sementara daerah/kabupaten yang belum masuk program konversi tersebut, penduduknya juga sudah mulai menggunakan gas elpiji untuk bahan bakar keperluan rumah tangga.<br /><br />Oleh sebab itu, tidak mustahil terjadi kekurangan pasokan, karena kekeliruan perhitungan akan kebutuhan elpiji, baik untuk ukuran tabung 12 Kg maupun tiga kilogram.<br /><br />"Apalagi orang-orang yang berkemampuan juga ikut memakai elpiji bersubsidi (tabung isi tiga kg), sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kelangkaan dan harga di pasaran meningkat," ujarnya.<br /><br />Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, sampai saat ini baru empat di antaranya yang sudah masuk program konversi minyak tanah ke gas elpiji, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan.<br /><br />Sedangkan sembilan kabupaten di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel belum masuk program konversi tersebut, yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).<br /><br />Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.<br /><br />Begitu pula Kabupaten Tabalong yang merupakan ladang minyak di Kalsel, hingga kini belum masuk program konversi minyak tanah ke gas elpiji tersebut, demikian Addy Ch Hanafiah. <strong>(das/ant)</strong></p>