Home / Tak Berkategori

Pemanfaatan Potensi Perbatasan Kaltim Belum Optimal

Admin - Jurnalis

Rabu, 6 April 2011 - 00:48 WIB

URL berhasil dicopy

Pemanfaatan potensi kawasan perbatasan di Kalimantan Timur baik kekayaan alamnya maupun karena kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia belum optimal. "Sampai kini pemanfaatan potensi perbatasan Kaltim belum optimal, seperti terlihat di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat," kata Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Adri Patton di Samarinda, Rabu. Ia memaparkan bahwa kawasan perbatasan memiliki nilai strategis karena selain memiliki potensi ekonomi juga terkait geopolitik, yakni menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, mengingat daerah di utara Kaltim tersebut berbatasan darat dan laut langsung dengan wilayah Sabah dan Serawak, di Malaysia bagian timur. "Ketiga kabupaten tersebut memiliki sumber daya alam yang berlimpah namun hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal," katanya. Ketiga daerah itu memiliki potensi kekayaan alam seperti sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan batu bara serta perikanan darat dan laut. Selain itu, daerah tersebut juga memiliki potensi perdagangan besar karena merupakan wilayah perbatasan. Selain potensi itu belum dimanfaatkan secara optimal, masalah yang masih menjadi persoalan utama di kawasan perbatasan adalah lemahnya pembangunan di kawasan yang terdapat hutan nasional terluas, yakni Taman Nasional Kayan Mentarang (1,2 juta Ha). "Berbagai persoalan itu, pada gilirannya menyebabkan banyak masalah lain yang mencuat di perbatasan, antara lain, tingginya warga Indonesia yang eksodus ke Malaysia, termasuk masalah warga di sana banyak memiliki ID Card ganda (KTP Indonesia dan kartu penduduk Malaysia)," papar dia. Hal tersebut diakibatkan oleh ketertinggalan ekonomi yang dirasakan masyarakat perbatasan Kaltim, selain itu juga dipicu oleh minimnya infrastruktur serta aksesbilitas yang tidak memadai, seperti keterbatasan jaringan jalan dan angkutan perhubungan. Ia menilai bahwa pemerintah pusat belum serius mendukung upaya mengatasi berbagai persoalan di perbatasan, tercermin dari kecilnya alokasi dana untuk pembangunan wilayah utara Kaltim itu dalam APBN. "Padahal, Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kaltim misalnya membutuhkan dana tidak sedikit untuk membenahi infrastruktur di perbatasan," papar dia. Panjang kawasan Kaltim yang berbatasan dengan Malaysia itu sekitar 1.082 Km sehingga butuh dana triliun rupiah untuk membangun jalan serta berbagai program pengamanan wilayah perbatasan. "Masalah perbatasan sampai saat ini belum dapat diselesaikan karena dianggap komitmen Kaltim diragukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Tidak ada realisasi karena sampai saat ini masih terlihat wilayah perbatasan masih tertinggal," kata dia. "Harapan kami semua pihak mendukung penuh upaya untuk mengoptimalkan pembangunan wilayah perbatasan. Perbatasan merupakan harga diri dan kedaulatan bangsa sehingga perlu dipertahankan," katanya. Ia beranggapan bahwa dengan pembangunan serta optimalisasi potensi ekonomi dan geopolitik di kawasan itu maka pada gilirannya warga setempat tidak lagi berniat eksodus untuk menjadi warga ke Malaysia hanya karena alasan ekonomi. Kondisi geografis utara Kaltim yang begitu luas serta dibarengi dengan kelemahan prasana dan sarana menyebabkan pengawasan menjadi lemah. Tidak heran berbagai tindak kejahatan marak terjadi di perbatasan, antara lain penyelundupan, penjarahan hutan dan pencurian ikan dengan nilai kerugian triliuan rupiah per tahun. (das/ant)