Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011 dapat selesai akhir tahun ini. <p style="text-align: justify;">"Proses-proses dalam penyusunan APBD Kalbar 2011, seperti penyusunan dan penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pelaksanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada legislatif juga telah dilakukan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Muhammad Zeet Hamdy Assovie di Pontianak, Kamis (09/12/2010).<br /><br />Zeet mengatakan, pada Senin (13/12) mendatang, Pemprov Kalbar akan menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pengisian Anggaran (DPA) untuk dibahas antara Dewan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).<br /><br />Menurut Mantan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kalbar itu, jika ada ketimpangan antara belanja pegawai dan belanja publik bisa dibahas dalam pembahasan RKA dan DPA bersama antara Dewan dan SKPD tersebut.<br /><br />Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kalbar H. Mulyadi H Yamin, berharap APBD Kalbar bisa selesai tepat waktu, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terjadi di provinsi itu.<br /><br />"Saat ini tergantung komitmen kedua belah pihak, termasuk disiplin jadwal pembahasan," jelas Zeet.<br /><br />Dari sisi jadwal, beberapa anggota DPRD Kalbar khawatir APBD untuk tahun 2011 terancam terlambat dibahas, mengingat hingga awal November lalu, pihak legislatif masih belum menerima dokumen RAPBD murni 2011. Seharusnya September atau Oktober, sudah dimulai pembahasan APBD murni 2011. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
