Pembangunan Rel KA Kaltim Segera Dimulai

oleh

Pembangunan rel kereta api untuk angkutan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur segera dimulai yang dipusatkan di Kabupaten Kutai Barat sebagai titik awal. <p style="text-align: justify;">"Kami sudah menyusun jadwal untuk ‘ground breaking’ (peletakkan batu pertama) pembangunan rel kereta api pada 17 November 2015 di Kutai Barat," ujar Head of Regional Corporate Affair PT Kereta Api Borneo, M Yadi Sabianoor, di Samarinda, Kamis.<br /><br />Acara peletakkan batu pertama merupakan permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyarankan pembangunan rel kereta api untuk rute Balikpapan-Kutai Barat dan Muara Wahau-Maloy segera dimulai.<br /><br />Seremonial peletakan batu pertama rel kereta api akan dirangkai dengan sejumlah peletakan batu pertama beberapa proyek lainnya, di antaranya ground breaking pembangunan pelabuhan dan technopark di Buluminung.<br /><br />Dua bangunan tersebut merupakan bagian dari proyek jalur kereta api, sehingga keberadannya mutalk diperlukan guna menunjang operasional kereta api.<br /><br />Saat ini, lanjut dia, tim di perusahaan tersebut sedang melakukan pelunasan pembayaran lahan yang dilalui jalur kereta api, berupa identifikasi surat untuk pembebasan lahan.<br /><br />Dari tujuh lokasi lahan yang diberikan oleh Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dengan luas 289 hektare, lanjut dia, terdapat 115 hektare yang sudah selesai diproses.<br /><br />"Kemudian lahan yang sudah dibebaskan seluas 105 hektare. Lahan ini yang nanti rencananya akan dikaitkan dengan pelaksanaan ground breaking yang dijadwalkan 17 November. Tapi kami masih menyesuaikan dengan jadwal Bapak Presiden," katanya.<br /><br />Dia melanjutkan, dari 289 hektare yang disiapkan oleh Pemkab PPU, ditargetkan sampai November terdapat 140 hektare dapat diselesaikan, sedangkan totalnya yang mencapai 289 hektare diharapkan dua tahun selesai karena dananya sudah disiapkan.<br /><br />"Untuk pemasangan trase rel KA sepanjang 203 kilometer dari Kutai Barat hingga Balikpapan diprediksi rampung dalam dua tahun, sehingga pada 2018 dapat dioperasionalkan," ucap mantan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim ini. (das/ant)</p>