Pembangunan gedung Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau yang menggunakan dana hadiah dari Pemprov Kaltim sebesar Rp300 juta ditarget tuntas pada akhir tutup buku atau pada Desember 2013. <p style="text-align: justify;">"Pembangunan gedung ini merupakan hadiah dari Pemprov Kaltim karena kami menjadi juara pertama dalam lomba pemanfaatan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd," ucap Ketua UPK Teluk Bayur Hartono Soerono di Berau, Senin.<br /><br />Hartono yang didampingi sekretarisnya, Susanti, melanjutkan bahwa dana dari Pemprov Kaltim yang sebersar Rp300 juta itu kemudian digunakan untuk membangun UPK setelah dipotong pajak.<br /><br />Dalam perjalanannya, kata Susanti lagi, ternyata anggaran sebesar itu tidak cukup untuk membangun gedung Sekretariat UPK dengan panjang 9 meter dan luas 11 meter tersebut, sehingga pihaknya harus mencarikan kekurangannya dari pihak ketiga.<br /><br />Pihak ketiga yang turut andil dalam pembangunan Sekretariat UPK yang saat ini pekerjaannya sudah lebih dari 90 persen itu adalah dari hasil swadaya masyarakat dan dana tanggung jawab sosial perusahaan ( CSR) senilai Rp36,9 juta, kemudian ditambah dana operasional senilai Rp12,7 juta.<br /><br />Dia mengatakan, seharusnya pembangunan gedung sekretariat tersebut saat ini sudah rampung, tetapi karena faktor cuaca dan kelangkaan semen sehingga pekerjannya menjadi terhambat dan diharapkan tuntas pada Desember 2013.<br /><br />Pernyataan itu disampaikan Susanti saat mengantar rombongan tim monitoring dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim yang diketuai Musa Ibrahim, Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat, ke lokasi pembangunan Sekretariat UPK Teluk Bayur.<br /><br />Dalam kesempatan monitoring dari Pemprov Kaltim tersebut, tampak hadir pula Camat Teluk Bayur Sitti Hasanah, Fasilitator Kecamatan, dan anggota UPK Teluk Bayur.<br /><br />Camat Teluk Bayur Sitti Hasanah mengakui bahwa pelaksanaan PNPM-MPd sangat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu dia meminta agar program tersebut tetap dilanjutkan karena dalam program ini masyarakat benar-benar diberdayakan dan dijadikan subjek pembangunan, bukan sebagai objek.<br /><br />Dia juga mengatakan bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM-MPd manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, seperti untuk modal usaha bagi pelaku UMKM, penguatan dan peningkatan kapasitas SDM, kapasitas usaha dan lainnya.<br /><br />"Dana PNPM-MPd yang digulirka di kecamatan ini pemanfaatannya sama dengan di kecamatan lain, yakni selain untuk pembangunan fisik, ada pula untuk modal usaha terutama untuk simpan pinjam khusus kaum perempuan guna memperbesar usahanya, sehingga ekonomi warga kecil bisa meningkat dengan adanya tambahan modal usaha," kata Sitti. <strong>(das/ant)</strong></p>
