Delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sanggau, mempertanyakan pengajuan pembentukan dua badan baru di pemkab Sanggau masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Daerah (BNPPD). Yang diajukan oleh pemkab Sanggau untuk disetujui oleh DPRD sebelum ditetapkan pembentukanya. <p style="text-align: justify;">Pernyataan kedelapan fraksi yang ada di DPRD Sanggau tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum (PU) fraksi di DPRD Kabupaten Sanggau, Selasa (21/6), kedelapan fraksi tersebut menyatakan bahwa pembentukan fraksi hanya akan memberatkan anggaran dalam APBD Kabupaten Sanggau. Sementara sumber pendapatan dalam APBD tersebut tidak mengalami penambahan.<br /><br />"Kita mempertanyakan urgensi pembentukan dua badan yang masuk menjadi SOPD Kabupaten Sanggau sesuai yang diajukan pemkab Sanggau tersebut. Karena hanya akan membebani anggaran, pekerjaan dua badan tersebut bisa dilaksanakan oleh dinas-dinas yang ada saat ini," ungkap juru bicara Fraksi PDIP DPRD Sanggau Jana.<br /><br />Hal senada dikatakan anggota Fraksi Gerbang DPRD Sanggau Razali, dirinya mengatakan saat ini pemkab Sanggau belum membutuhkan pembentukan dua badan dimaksud. Karena pekerjaan kedua badan tersebut bisa digabungkan dalam dinas atau SOPD yang sudah terlebih dahulu ada, seperti BPBD digabungkan ke dinas sosial dan tenaga kerja serta BNPPD digabungkan ke Bapeda Kabupaten Sanggau.<br /><br />"Akan sangat membebani anggaran, karena untuk pembentukan satu badan saja diperlukan dana sekitar Rp 2 miliar, artinya jika dibentuk dua badan maka memerlukan Rp 4 miliar untuk kebutuhan belanja dan lain sebagainya. Sementara kemampuan anggaran kita sangat terbatas, dan kita khawatirkan income yang dihasilkan dari pembentukan badan tersebut tidak sebanding dengan uang yang kita keluarkan," tandasnya. <strong>(phs)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
