Pemecatan Pakanudin Sudah Sesuai Aturan‎

oleh

Pemecatan direktur PDAM Tirta Melawi, Pakanudin, oleh penjabat bupati Melawi, Hatta mendapat tanggapan beragam dari kalangan. Satu diantaranya dari tokoh masyarakat Melawi, Agus Darius. <p style="text-align: justify;">Mantan Anggota DPRD Melawi ini mengungkapkan, mengenai pernyataan wakil ketua DPRD Iif Usfayadi dan Pencon yang mengatakan, pemecatan yang dilakukan penjabat bupati tidak cukup syarat.<br /><br />“Saya mengatakan, syarat-syarat pemberhentian direktur PDAM tertuang dalam  permendagri nomor 2 tahun 2007, pada pasal yang ketiga, dijelaskan bahwa, direksi PDAM yang diangkat dari luar PDAM, pada saat diangkat pertama paling tinggi 50 tahun, kemudian poin ke empat, jabatan direksi PDAM berakhir dengan sendirinya pada saat berusia 60 tahun,” katanya.<br /><br />Selanjutnya, kata Agus Darius, pada perda nomor 7 tahun 2011, yang dibuat oleh DPRD Melawi, pada pasal 25 menyatakan, sama bunyinya dengan permen pasal 3 tahun 2007. Yakni direksi pada saat diangkat paling tinggi berusia 50 tahun.<br /><br />“Pada perda ini juga sama usia 60 tahun, kemudian pada peraturan bupati nomor 83 tahun 2011, yang menyatakan pengangkatan direktur PDAM juga sama juga bunyinya dengan permendagri, di situ tidak ada menyebutkan harus meminta persetujuan kepada DPRD, oleh sebab itu, pernyataan rekan-rekan DPRD sebelum membuat pernyataan tolong dikaji secara baik berkaitan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah,” katanya.<br /><br />Agus Darius juga mengatakan, dengan kejadian ini jangan sampai menimbulkan persoalan-persoalan yang akan berdampak pada masyarakat. Dia juga mengungkapkan bahwa kejadian tersebut tidak dipolitisir.<br /><br />“Karena ini memang sudah sesuai dengan aturan, kita berharap kepada direktur PDAM dapat berjiwa besar berkaitan dengan berakhirnya dengan masa jabatan, sebab umur beliau saat ini sudah 62 tahun artinya, sesuai dengan aturan masa jabatan beliau berakhir saat berusia paling tinggi 60 tahun,” katanya.<br /><br />Agus juga berharap kepada dewan pengawas PDAM nantinya bisa melakukan evaluasi terhadap masa kepemimpinan direktur PDAM sebelumnya, supaya ada keterbukaan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.<br /><br />Sebelumnya, wakil ketua DPRD Melawi, Iif menyayangkan pemberhentian direktur PDAM Melawi yang dilakukan sepihak oleh penjabat bupati Melawi. Kata Iif, apapun alasannya, jika kepala daerah ingin memberhentikan direktur PDAM harus komunikasi dan mendengar pertimbangan DPRD terlebih dahulu.<br /><br />“Karena menurut pasal 12 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1962 ada beberapa alasan, karena meninggal dunia, atau diberhentikan kepala daerah karena beberapa alasan.<br /><br />“Yang pertama permintaan sendiri, berakhirnya masa jabatan sebagai direksi, tindakan merugikan perusahaan daerah dan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara,” katanya.<br /><br />Sementara itu direktur PDAM Melawi, Pakanudin, justru merasa senang karena diberhentikan menjadi direktur PDAM Melawi, karena tidak lagi disibukan dengan persoalan-persoalan yang terjadi pada perusahaan milik daerah itu. (KN)‎</p>