Pemekaran Kabupaten Ketungau Terkendala Peta Wilayah

oleh

Rencana pemekaran kabupaten Ketungau dari wilayah kabupaten Sintang masih terkendala peta wilayah. <p style="text-align: justify;">Jika sebelumnya pengajuan kabubaten baru yang berada di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia tersebut hanya mencakup 3 kecamatan, yaitu kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. <br /><br />Namun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 78  tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah disebutkan bahwa syarat pembentukan kabupaten baru minimal harus didukung oleh 5 kecamatan. <br /><br />Atas hal ini, akhirnya diawal tahun 2014 lalu, disyahkanlah peraturan daerah tentang pembentukan 3 kecamatan baru di wilayah 3 kecamatan tersebut. <br /><br />Tiga kecamatan baru tersebut adalah kecamatan Ketungau Hulu Utara, Ketungau Tengah Selatan dan Ketungan Tengah Utara. Artinya secara yuridis, kabupaten Ketungau di dukung oleh 6 kecamatan. <br /><br />“Semua syarat administrasi terkait pembentukan kabupaten Ketungau sudah dipenuhi. Termasuklah rekomendasi bupati Sintang dan DPRD Sintang. Boleh dikatakan untuk semua syarat administrasinya dari pemkab Sintang sudah 90 per sen. Yang belum hanya tinggal peta wilayah saja,”ungkap Kabag tata pemerintahan setda Sintang Yasir Arafat saat ditemui di ruang kerjanya Senin (30/6/2014).<br /><br />Lebih lanjut menurut  Yasir, terkait peta wilayah calon kabupaten Ketungau, baik pihak pemerintah maupun forum pembentukan kabupaten Ketungau telah melakukan konsultasi dengan dirjen Otda dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), yang kini namanya telah berganti menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG). <br /><br />“Setelah ada penambahan 3 kecamatan baru, maka diajukan lagi untuk pembuatan petanya. Jadi sekarang ini kita hanya sedang menunggu petanya saja,”tegasnya.<br /><br />Menurut Yasir, untuk pemekaran kabupaten memang diperlukan rekomendasi gubernur. Namun rekomendasi tersebut menurutnya telah diberikan dan saat ini sedang dalam proses legislasi dibagian hukum dan biro hukum pemerintah provinsi Kalbar. <br /><br />Rekomendasi dari gubernur menurutnya meliputi beberapa hal, antara lain pelepasan cakupan wilayah, nama kabupaten baru. Begitu pula rekomendasi yang diperlukan dari legislatif provinsi. <br /><br />“Kajian akademis juga sudah dibuat, baik kajian akademis untuk kabupaten baru maupun kabupaten induk,”ujarnya.<br /><br />Namun begitu, ia belum berani memastikan kapan waktu pasti pemekaran kabupaten bisa terealisasi. Meski secara administrasi hanya tinggal peta, namun pada sisi politiknya, maka akan sulit diprediksi. Sama halnya seperti pembentukan Provinsi Kapuas Raya, ungkap Yasir. <strong>(ek/das)</strong></p>